Suara.com - Walaupun dukungan untuk maju menjadi calon presiden kian menguat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dia akan tetap menghormati mekanisme di internal PDI Perjuangan.
PDI Perjuangan memberikan mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ada proses partai yang ada di masing-masing dan di PDI Perjuangan ada proses yang ada di PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan itu pasti ada dong ibu ketua umum dan itu sudah berkali-kali kita bicarakan," kata Ganjar menanggapi dukungan kader Partai Amanat Nasional Jawa Tengah untuk maju menjadi calon presiden.
Ganjar mengatakan bahwa dia akan tetap fokus menjalankan tugas sebagai gubernur Jawa Tengah hingga masa bakti berakhir.
Ganjar menekankan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden di PDI Perjuangan ada di tangan Megawati dan dia tidak ingin melangkahi kewenangan ketua umumnya.
"Pasti antarpartai nanti akan terjadi komunikasi. Biarlah para ketua umum ini nanti yang bicara dan menentukan soal capres ini," kata dia.
Ganjar mengatakan bahwa dia mengapresiasi dukungan dari kader PAN. Dia mengatakan untuk sekarang terlalu dini untuk membicarakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Saya menyampaikan terimakasih, boleh dong menyampaikan terimakasih karena sebagai kader PDI Perjuangan diapresiasi oleh partai lain," ujarnya.
"Semuanya masih terlalu dini ya, saya tadi datang itu dalam rangka menyambut muskerwil di PAN. Dan ini baru PAN Jateng, tidak tahu yang lain."
Baca Juga: Soal Dukungan PAN, Ganjar Tetap Hormati Aturan PDIP: Ketum yang Memutuskan
Ganjar mengatakan dia punya banyak pekerjaan rumah sebagai gubernur Jawa Tengah.
"Tugas saya masih menjalankan sebagai gubernur, mengendalikan inflasi hari ini, kita juga sedang menyiapkan Nataru ini sudah masuk Desember ya, banjir masih ada, tanah longsor masih ada, itu tentu menjadi perhatian saya. Sekali lagi kalau di PDI Perjuangan ya Ketua Umum yang akan menentukan," katanya.
Berita Terkait
-
Deklarasi Jadi Partai, Gerakan Rakyat Usung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden
-
Ganjar Soroti Pelaksanaan Demokrasi dan Isu Pilkada di Rakernas PDIP 2026
-
Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Ganjar: Sikap PDI Perjuangan Sangat Jelas!
-
Ganjar Minta Pemerintah Prabowo-Gibran Evaluasi Program dan Jajaran di Tahun Pertama
-
Setahun Prabowo-Gibran, Ganjar: Evaluasi Semua Program Yang Tak Jalan Termasuk Jajaran
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless