Suara.com - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menegaskan, bahwa partainya masih solid dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB untuk Pilpres 2024. PAN enggan terpengaruh adanya isu PKS rujuk dengan Gerindra, justru kedua partai tersebut diajak bergabung ke KIB.
"Nambah boleh, jadi misalnya PKS mau masuk, Gerindra mau gabung boleh aja," kata Zulhas ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2022) malam.
"Ya KIB solid, kuat, justru kita sekarang apa-apa harus KIB bertiga (bersama PPP dan Golkar)," sambungnya.
Zulhas mengatakan, memang proses pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 masih lama waktunya. Kekinian PAN sendiri bersama Golkar dan PPP sudah membentul KIB.
"Kami sudah punya koalisi kib, Golkar, PAN, PPP. Apapun nanti apakah ada tambah bergabung, capresnya nanti bagaimana, siapa, itu kita akan berunding dengan KIB ya. Jadi segala sesuatu kita akan bicarakan bertiga nantinya," tuturnya.
Menurutnya, KIB masih terbuka bagi siapa saja partai yang ingin bergabung. Nantinya setelah tambah anggota koalisi, barulah kemudian membahas soal siapa pasangan calon yang bakal diusung.
"Jadi kita 3, Golkar, PAN, PPP, kalau ada yang bergabung oke, habis itu kita baru berunding siapa capresnya siapa wapresnya," imbuh dia.
Untuk diketahui PAN bersama PKS dan Gerindra pernah sama-sama berkoalisi di dua edisi Pilpres yakni pada 2014 dan 2019. Kala itu koalisi tersebut mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ajakan Rujuk
Baca Juga: 'Pilpres Itu Jangan Jadi Berhala, Santai Saja', Zulhas: Anies Dan Ganjar Pasti Pancasilais!
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan ada kemungkinan Gerindra mengajak PKS berkoalisi untuk 2024. Kemungkinan itu terbuka karena menurut Fadli situasi politik menjelang 2024 saat ini masih sangat dinamis.
Karena itu segala kemungkinan masih dapat terjadi ke depan.
"Pertanyaannya mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi bersama-sama. Semua masih cair lah maksudnya masih belum bisa kita menentukan sampai mendekati waktu tenggatnya," kata Fadli.
Adapun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi ihwal adanya kemungkinan rujuk antara Gerindra dan PKS dan membuat koalisi sebagaimana dilakukan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Menurut Dasco, tidak ada istilah rujuk lantaran kedua partai tidak pernah bercerai.
Dasco menegaskan bahwa Gerindra dan PKS masih sering berkomunikasi. Terutama fraksi kedua partai yang ada di parlemen.
"Kalau rujuk kan pernah cerai, kita kan nggak pernah cerai. Namanya partai politik kita semua berteman, komunikasi juga masih sering dilakukan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Berita Terkait
-
'Pilpres Itu Jangan Jadi Berhala, Santai Saja', Zulhas: Anies Dan Ganjar Pasti Pancasilais!
-
Zulkifli Hasan Lantik Kader Baru PAN: Pensiunan TNI hingga Artis
-
Uya Kuya Hipnotis Dirinya Jadi Wakil Rakyat, Nyaleg Pakai Kereta PAN
-
Uya Kuya Cerita Awal Ditawari Masuk PAN hingga Bakal Nyaleg di 2024
-
Persilakan Kader Dukung Anies atau Ganjar, Ketum PAN: yang Tak Boleh Deklarasi di Partai Orang, Bandel Namanya!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker