News / Nasional
Senin, 12 Desember 2022 | 19:04 WIB
Gedung Kementerian Keuangan di dekat Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Bupati Meranti Muhammad Adil merasa daerah yang ia pimpin diperlakukan tidak adil. Ia buka-bukaan semuanya saat rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia.

Mulanya Muhammad Adil blak-blakan curhat langsung di depan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Dirinya mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti dengan Kemendagri dan Kemenkeu.

Dirinya mengklaim, Kepulauan Meranti memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, tapi tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah.

Apa saja keluh kesah, tuntutan, dan ancaman Bupati Meranti ke pemerintah pusat?

Berikut rangkumannya:

1. Berharap Kejelasan DBH Minyak 

Muhammad Adil berdoa agar ada kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti dengan Kemendagri dan Kemenkeu.

Bupati Meranti ini mengklaim daerah yang ia pimpin memproduksi 8 ribu barel minyak per hari, tapi ia tidak mendapat laporan rincian penerimaan daerah. 

Baca Juga: Asal Muasal Perseteruan Bupati Meranti dan Kemenkeu, Stafsus Sri Mulyani Desak M Adil Minta Maaf

2. Jangan Ambil Minyak Kami

Bupati Meranti Muhammad Adil menyebut Kemenkeu isinya iblis dan setan. Ia juga minta pemerintah pusat tidak lagi mengambil minyak di Meranti.

“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan, jangan diambil lagi minyak di Meranti itu,” kata Muhammad Adil.

3. Jangan Hisap Uang Kami

Bupati Meranti ini lebih memilih hidup dari usaha sendiri daripada mengandalkan pemerintah pusat yang menurutnya sudah mengeksploitasi Meranti

“Gapapa, kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap oleh pusat,” tegas Adil.

Load More