Suara.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil baru-baru ini menggegerkan media atas protesnya kepada Kementerian Keuangan dan menyebut Kemenkeu sebagai "iblis". Hal ini pun dilatarbelakangi oleh keluhannya terhadap eksploitasi sumur minyak yang berlimpah di Kab.
Meranti namun tidak memberikan hasil yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, Adil juga memprotes bahwa dana bagi hasil yang harusnya didapatkan oleh wilayah tempat pengeboran sumur minyak dilakukan secara transparan dan dibagi secara adil, namun kenyataan di lapangan membuatnya berani untuk mengungkap rencananya menuntut hingga Presiden Jokowi.
Pro dan kontra hasil minyak di Kabupaten Meranti ini berawal dari pengeboran sumur minyak yang sudah dilakukan sejak tahun 1973. Melimpahnya kandungan minyak bumi di Kepulauan Meranti ini pun membuat pemerintah selalu meningkatkan jumlah sumur bor setiap tahunnya dan menggali setiap sumber minyak yang ada di Meranti hingga dianggap terlalu mengeksploitasi.
Kendati demikian, namun warga di sekitar Meranti pun tidak dapat digolongkan sebagai masyarakat yang mampu walaupun hasil minyak di sekitar mereka melimpah. Setidaknya, ada 47 ribu orang di Kepulauan Meranti yang tergolong tidak mampu dan hal ini membuat Bupati Meranti semakin berang.
Protes yang disampaikannya lewat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se Indonesia di Pekanbaru, Kamis (08/12/2022) lalu ini pun mendadak viral.
Dalam pernyataannya, Bupati Adil mengungkap dirinya sempat meminta kepada pihak pengelola sumur bor untuk tidak lagi menambang minyak di Meranti. Namun, hal ini tidak ditanggapi, bahkan saat Adil meminta pembagian dana hasil secara jelas dari Kementerian Keuangan dan tetap tidak ditanggapi.
Kesal karena tidak digubris, Adil pu mengungkap bahwa dirinya menyebut pegawai Kemenkeu sebagai iblis atau setan.
"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," ujar Adil di rapat koordinasi tersebut.
Tak hanya disitu, kekecewaan Bupati Meranti ini pun sempat membuatnya menyebut akan angkat kaki dari Indonesia dan memberi saran agar Kabupaten Meranti diserahkan kepada Malaysia saja.
"Apa perlu Meranti angkat senjata," ujarnya.
Protes Bupati Adil ini pun ditanggapi oleh banyak orang, termasuk pengamat politik Rocky Gerung. Dalam pernyataannya, Rocky mewajarkan protes yang dilakukan oleh Adil karena telah menyangkut dengan keberlangsungan masyarakat disana, terutama 47 ribu masyarakat miskin yang tidak mendapatkan manfaat adanya sumur bor tersebut.
Namun, protes yang dilakukan Bupati Meranti ini juga mendapat teguran keras dari Mendagri, Tito Karnavian karena dianggap dapat memecah belah persatuan.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Tegur Bupati Meranti Usai Marahi Anak Buah Sri Mulyani, Sekjen Kemendagri: Tak Elok, Pejabat Publik Harus Jaga Etika
-
Semprot Kemenkeu Habis-habisan, Ini Sosok Bupati Meranti Muhammad Adil
-
Daerah Kaya, tapi Miskin! Rocky Gerung: Masuk Akal Pingin Merdeka
-
Ngamuk Marahi Anak Buah Sri Mulyani, Kemendagri Panggil Bupati Meranti Langsung Beri Teguran
-
Bupati Meranti Diminta Tanggung Jawab Atas Ucapannya, Pengamat: Bisa Masuk ke Ranah Makar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal