Suara.com - Relokasi SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, hingga kini masih menjadi polemik, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengagendakan pemanggilan terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Wali Kota Depok," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidaya, saat dihubungi wartawan Senin (13/12/2022).
Pemanggilan itu dilakukan setelah Komnas HAM mendapat informasi dari para wali siswa soal relokasi SDN Pondok Cina 1.
"Kami mendapat informasi dari pihak wali murid tentang peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada anak didik," kata Anis.
Guna mendalami laporan itu, Komnas HAM menilai pemanggilan terhadap Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok perlu dilakukan.
"Kami akan mendalami lebih lanjut dari informasi itu," ujar Anis.
Sebelumnya, setelah mendatangi SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM menyatakan turut menolak relokasi. Mereka juga mewanti-wanti munculnya kekerasan dari rencana tersebut.
"Concern Komnas HAM untuk mencegah penggusuran dan kekasaran," kata Anis pada Senin.
Tekait keputusan Pemerintah Kota Depok untuk merekolasi SDN Pondok Cina 1 dan menggantinya dengan masjid, Anis mengatakan hal itu seharusnya tidak perlu terjadi.
"Mestinya tidak perlu terjadi, hak atas pendidikan dasar untuk warga negara harus dipenuhi," ujarnya.
Sebagai informasi, Pemkot Depok berencana merelokasi SDN Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya ke SDN Pondok Cina 3 dan 5. Berdasarkan rencana, usai dibongkar, Masjid Jami Al-Quddus akan dibangun di lokasi itu.
Mohammad Idris telah mengeklaim bahwa pembangunan masjid itu sesuai dengan kebutuhan warga soal tempat ibadah.
"Kami tentunya mengakomodasi keinginan masyarakat Depok, khususnya warga Muslim yang menyampaikan laporan ke Provinsi Jawa Barat tentang sulitnya mencari masjid untuk shalat di Jalan Margonda Raya," katanya, seperti dikutip dari Antara.
Rencana itu pun mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya siswa dan orang tua siswa.
Berita Terkait
-
Polemik SDN Pondokcina 1, Komnas HAM Turun Tangan
-
Dampak Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bikin Siswanya Jadi Korban Perundungan
-
Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok Minta Penjelasan Relokasi SDN Pondok Cina 1
-
Komnas HAM Sebut Pemkot Depok Pakai Kekerasan Gaya Baru dalam Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1
-
Komnas HAM Ikut Bersuara Soal SDN Pondok Cina 1: Hak Pendidikan Harus Dipenuhi
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021