Suara.com - Relokasi SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, hingga kini masih menjadi polemik, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengagendakan pemanggilan terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Wali Kota Depok," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidaya, saat dihubungi wartawan Senin (13/12/2022).
Pemanggilan itu dilakukan setelah Komnas HAM mendapat informasi dari para wali siswa soal relokasi SDN Pondok Cina 1.
"Kami mendapat informasi dari pihak wali murid tentang peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada anak didik," kata Anis.
Guna mendalami laporan itu, Komnas HAM menilai pemanggilan terhadap Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok perlu dilakukan.
"Kami akan mendalami lebih lanjut dari informasi itu," ujar Anis.
Sebelumnya, setelah mendatangi SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM menyatakan turut menolak relokasi. Mereka juga mewanti-wanti munculnya kekerasan dari rencana tersebut.
"Concern Komnas HAM untuk mencegah penggusuran dan kekasaran," kata Anis pada Senin.
Tekait keputusan Pemerintah Kota Depok untuk merekolasi SDN Pondok Cina 1 dan menggantinya dengan masjid, Anis mengatakan hal itu seharusnya tidak perlu terjadi.
"Mestinya tidak perlu terjadi, hak atas pendidikan dasar untuk warga negara harus dipenuhi," ujarnya.
Sebagai informasi, Pemkot Depok berencana merelokasi SDN Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya ke SDN Pondok Cina 3 dan 5. Berdasarkan rencana, usai dibongkar, Masjid Jami Al-Quddus akan dibangun di lokasi itu.
Mohammad Idris telah mengeklaim bahwa pembangunan masjid itu sesuai dengan kebutuhan warga soal tempat ibadah.
"Kami tentunya mengakomodasi keinginan masyarakat Depok, khususnya warga Muslim yang menyampaikan laporan ke Provinsi Jawa Barat tentang sulitnya mencari masjid untuk shalat di Jalan Margonda Raya," katanya, seperti dikutip dari Antara.
Rencana itu pun mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya siswa dan orang tua siswa.
Berita Terkait
-
Polemik SDN Pondokcina 1, Komnas HAM Turun Tangan
-
Dampak Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bikin Siswanya Jadi Korban Perundungan
-
Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok Minta Penjelasan Relokasi SDN Pondok Cina 1
-
Komnas HAM Sebut Pemkot Depok Pakai Kekerasan Gaya Baru dalam Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1
-
Komnas HAM Ikut Bersuara Soal SDN Pondok Cina 1: Hak Pendidikan Harus Dipenuhi
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga