Suara.com - Relokasi SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat, hingga kini masih menjadi polemik, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengagendakan pemanggilan terhadap Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Wali Kota Depok," kata Komisioner Komnas HAM, Anis Hidaya, saat dihubungi wartawan Senin (13/12/2022).
Pemanggilan itu dilakukan setelah Komnas HAM mendapat informasi dari para wali siswa soal relokasi SDN Pondok Cina 1.
"Kami mendapat informasi dari pihak wali murid tentang peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada anak didik," kata Anis.
Guna mendalami laporan itu, Komnas HAM menilai pemanggilan terhadap Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok perlu dilakukan.
"Kami akan mendalami lebih lanjut dari informasi itu," ujar Anis.
Sebelumnya, setelah mendatangi SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM menyatakan turut menolak relokasi. Mereka juga mewanti-wanti munculnya kekerasan dari rencana tersebut.
"Concern Komnas HAM untuk mencegah penggusuran dan kekasaran," kata Anis pada Senin.
Tekait keputusan Pemerintah Kota Depok untuk merekolasi SDN Pondok Cina 1 dan menggantinya dengan masjid, Anis mengatakan hal itu seharusnya tidak perlu terjadi.
"Mestinya tidak perlu terjadi, hak atas pendidikan dasar untuk warga negara harus dipenuhi," ujarnya.
Sebagai informasi, Pemkot Depok berencana merelokasi SDN Pondok Cina 1 yang berada di Jalan Margonda Raya ke SDN Pondok Cina 3 dan 5. Berdasarkan rencana, usai dibongkar, Masjid Jami Al-Quddus akan dibangun di lokasi itu.
Mohammad Idris telah mengeklaim bahwa pembangunan masjid itu sesuai dengan kebutuhan warga soal tempat ibadah.
"Kami tentunya mengakomodasi keinginan masyarakat Depok, khususnya warga Muslim yang menyampaikan laporan ke Provinsi Jawa Barat tentang sulitnya mencari masjid untuk shalat di Jalan Margonda Raya," katanya, seperti dikutip dari Antara.
Rencana itu pun mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, khususnya siswa dan orang tua siswa.
Berita Terkait
-
Polemik SDN Pondokcina 1, Komnas HAM Turun Tangan
-
Dampak Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bikin Siswanya Jadi Korban Perundungan
-
Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok Minta Penjelasan Relokasi SDN Pondok Cina 1
-
Komnas HAM Sebut Pemkot Depok Pakai Kekerasan Gaya Baru dalam Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1
-
Komnas HAM Ikut Bersuara Soal SDN Pondok Cina 1: Hak Pendidikan Harus Dipenuhi
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana