Karena itulah raperda tersebut memicu kontroversi karena dinilai diskriminatif dan dapat memicu konflik antarumat beragama.
Diantaranya yang tertuang dalam BAB V mengatur tentang Pelaksanaan Norma-norma Dalam Kehidupan Masyarakat.
Mengenai Etika Berpakaian diatur dalam Pasal 14 yang berbunyi:
(1) Setiap orang wajib berpakaian yang sopan sesuai ajaran agamanya masing- masing, norma kesopanan masyarakat Kota Depok.
(2) Setiap pemeluk agama wajib saling menghormati dan menghargai tata cara dan batasan berpakaian sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.
(3) Setiap lembaga, baik pemerintah daerah maupun swasta di Kota Depok mengatur dan menetapkan ketentuan berpakaian bagi setiap pegawai, karyawan dan/atau orang yang berada dibawah tanggung jawabnya atau lingkungan kerjanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, cara berpakaian menurut ajaran agamanya dan/atau norma kesopanan masyarakat Kota Depok.
Dalam Pasal 18 Ayat 2 terdapat ketentuan mengenai sanksi jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat.
Pemisahan parkir laki-laki dan perempuan
Bisa jadi ini hanya ada di Kota Depok, dimana kendaraan bermotor di lahan parkir dipisahkan berdasarkan gender.
Kebijakan pemisahan parkir berdasarkan jenis kelamin ini sudah diterapkan oleh sejumlah pengelola perparkiran di Depok, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga rumah sakit.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana, kebijakan pemisahan parkir berdasarkan jenis kelamin itu bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan pengguna kendaraan.
Memutar lagu di lampu merah
Kebijakan kontriversial lainnya yang muncul di era kepemimpinan Wali Kota M Idris adalah memutar lagu di lampu merah.
Tak tanggung-tanggung, lagu yang diputar di setiap lampu merah tersebut adalah lagu ciptaan M Idris sendiri yang berjudul Hati-Hati.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program Joyfull Traffic management (Joytram) yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kota Depok.
Berita Terkait
-
Telantarkan Anak SD Dalih Bangun Masjid, Deolipa Polisikan Walkot Depok Secara Pribadi: Saya Tak Mau Libatkan Ortu Murid
-
Babak Baru Rencana Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi
-
Hore! Pemkot Depok Tunda Pembangunan Masjid Raya, Murid SDN Pocin 1 Bisa Kembali Belajar di Sekolah
-
Kecewa SDN Pondok Cina 1 Direlokasi, Foto Wali Kota Depok dan Wakilnya Dipasang Terbalik
-
Tolak SDN Pondok Cina 1 Digusur dan Diganti Masjid, Foto Wali Kota Depok Dipasang Terbalik di Dekat Tiang Bendera
Terpopuler
- Iran Sakit Hati Kapal dan Minyak Miliknya Rp 1,17 triliun Dilelang Indonesia
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
- 4 HP Xiaomi RAM 8 GB Paling Murah, Performa Handal Multitasking Lancar
- Panas! Keluarga Bongkar Aib Bunga Zainal, Sebut Istri Sukhdev Singh Pelit hingga Nikah tanpa Wali
- 5 Shio yang Diprediksi Beruntung dan Sukses pada 27 Maret 2026
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
Siapa Juwono Sudarsono? Profil Menhan Sipil Pertama dan Tokoh Reformis TNI
-
Pengembang Game: Proteksi Belum Cukup, Anak Harus Diawasi 24 Jam
-
Perang Klaim AS-Iran: Teheran Tepis Kabar Damai yang Digagas Trump
-
Kabar Duka, Eks Menhan Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di RSPI
-
Waspada Child Grooming, Pengamat Sebut PP Tunas Jadi Senjata Baru Lindungi Anak di Dunia Digital
-
PP Tunas Berlaku, Menag Tekankan Fondasi Agama dan Etika untuk Lindungi Anak di Ruang Digital
-
Krisis Selat Hormuz Memanas, Negara Teluk Siapkan Jalur Alternatif
-
Siap-Siap! Besok Puncak Arus Balik Kedua di Kampung Rambutan, 6 Ribu Orang Bakal Tiba di Jakarta
-
Fenomena Pendatang Baru: DPRD Ingatkan Pemprov DKI Jakarta Soal Bom Waktu Sosial
-
Soroti Penyalahgunaan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran, KPK: Bisa Jadi Pintu Masuk Korupsi