Suara.com - Laksamana Yudo Margono telah resmi jadi Panglima TNI. Jabatannya di Angkatan Laut sebagai Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) otomatis kosong. Mengenai siapa penggantinya, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat seharusnya berasal dari Korps Pelaut.
Khairul Fahmi menyebut, calon KASAL sebaiknya sudah pernah menjabat sebagai komandan kapal dan armada.
"Idealnya, pernah menjabat komandan kapal yang merupakan satuan pemukul. Misalnya, fregat, korvet, kapal selam maupun Kapal Cepat Rudal (KCR) dan pernah memimpin komando armada," kata Fahmi di Jakarta, Senin.
Hal itu, lanjut dia, Kasal adalah pembina kekuatan dan kemampuan TNI AL dalam menyelenggarakan operasi laut, baik yang bersIfat operasi tempur maupun operasi keamanan.
Dengan demikian seorang Kasal harus memahami dan memiliki pengalaman yang memadai untuk menyiapkan dan mengintegrasikan operasi laut yang terdiri dari operasi permukaan, bawah permukaan, operasi udara dan operasi pendaratan.
"Kriteria ini dimiliki oleh perwira korps pelaut, terutama yang pernah menjabat komandan kapal satuan pemukul dan panglima komando armada," tutur Fahmi.
Jika bicara peluang, lanjut dia, tentu saja semuanya kembali pada hak prerogatif Presiden, sebagai penentu siapa yang dianggap paling layak, paling sesuai kebutuhan TNI dan sekaligus cocok dengan keinginan Presiden.
"Namun tentu saja kita harus tetap mengingatkan bahwa usia, masa aktif, durasi kepemimpinan dan regenerasi juga merupakan aspek penting yang tak boleh luput dari pertimbangan. Penting bagi pejabat Kasal nantinya untuk memiliki ruang dan waktu yang lebih longgar dalam menjalankan agenda-agendanya yang berkaitan dengan pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI AL ke depan," paparnya.
Dia menambahkan, pengisian jabatan Kasal bukanlah sekadar kebutuhan mengisi kekosongan semata, melainkan juga merupakan bagian dari pembinaan karier personel, apresiasi prestasi, penyegaran dan pemantapan organisasi.
Baca Juga: Pesan Jokowi untuk Panglima TNI Baru, Tegas ke KKB Papua
Sementara itu, pengamat militer Anton Aliabbas menyebutkan, setidaknya ada 9 nama perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya yang berpotensi menjabat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).
Hingga kini belum diketahui siapa yang akan mengisi jabatan Kasal yang baru menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono (AAL 1988) yang telah dipromosikan menjadi calon Panglima TNI. Secara normatif, perwira tinggi berpangkat Laksamana Madya mempunyai peluang untuk dipromosikan menjadi Kasal.
"Dan jika melihat rekam jejak penugasan selama ini, kesembilan perwira tinggi TNI AL mayoritas telah memiliki ragam penugasan, termasuk memimpin satuan operasi/tempur," kata Anton di Jakarta, Rabu (30/11).
Ke-9 nama itu, yakni Sekjen Dewan Ketahanan Nasional Laksamana Madya TNI Harjo Susmoro (AAL 1987) dengan sisa usia pensiun normatif 3 bulan; Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia (AAL 1987) dengan sisa usia pensiun normatif 8 bulan; Irjen TNI Letnan Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono (AAL 1987) dengan sisa usia pensiun normatif 8 bulan; Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 11 bulan; Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 11 bulan.
Selain itu, Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nurhidayat (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 13 bulan; Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Herru Kusmanto (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 16 bulan; Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI (Mar) Suhartono (AAL 1988) dengan sisa usia pensiun normatif 14 bulan; Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Muhammad Ali (AAL 1989) dengan sisa usia pensiun normatif lebih dari 24 bulan.
Dari 9 nama tersebut, kata Anton, setidaknya ada 5 nama yang pernah bertugas di ring-1 kepresidenan. Bambang Suswantono dan Suhartono sama-sama pernah tercatat sebagai Komandan Paspampres di era Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
-
Pesan Jokowi untuk Panglima TNI Baru, Tegas ke KKB Papua
-
Ditanya Strategi Hadapi Ancaman KKB di Papua, Panglima TNI Yudo Margono: Tentunya Tetap Tegas
-
Perintah Jokowi kepada Panglima TNI Yudo Margono : Jangan Terseret Politik Praktis
-
Jokowi Terdiam, Detik-detik Laksamana Yudo Margono Salah Ucap Sumpah Panglima TNI
-
Dilantik Sebagai Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono Salah Ucap Sumpah Jabatan Dihadapan Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO