Suara.com - Persiapan Pemilu 2024 mulai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada tanggal 1 Desember 2022 , KPU pun mengumumkan bahwa pihaknya kembali membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin memberikan kontribusinya selama Pemilu 2024 berlangsung.
KPU pun memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) yang ingin mendaftar sebagai panitia pemungutan suara atau PPS di Pemilu di tingkat kelurahan atau desa dan kota/ kabupaten.
Untuk penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang, KPU akan merekrut setidaknya 251.295 orang dari 80 ribu desa atau kelurahan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tugas PPS nantinya akan bekerjasama langsung dengan KPU setempat dalam penyelenggaraan pemungutan suara umum dalam Pemilu 2024. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon peserta, antara lain :
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Berusia minimal 17 tahun
- Bukan anggota partai politik, atau sudah terhitung 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik
- Mampu secara jasmani dan bebas dari narkoba
- Pendidikan paling rendah SMP
- Tidak pernah dipenjara sebelumnya
Pendaftaran PPS ini juga dilakukan secara serentak lewat situs Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) dengan situs siakba.kpu.go.id.
Adapun tahapan pendaftaran PPS sebagai berikut :
- Persiapkan semua dokumen
- Masuk ke situs SIAKBA dan mendaftarkan akun dengan memasukkan anama, email, NIK, dan password
- Buka email yang didaftarkan dan lakukan aktivasi akun dengan membuka link yang dikirimkan ke emai
- Klik login pada situs SIAKBA
- Isi data diri, pilih seleksi, lalu unggah dokumen
- Sebelum mengirimkan semua data, cek kembali dokumen yang sudah dimasukkan
- ika dokumen telah lengkap, maka otomatis email tanda terima akan dikirimkan ke email masing-masing. Jika dokumen belum lengkap, maka email pemberitahuan juga akan masuk hingga batas waktu yang ditentukan
- Pendaftar yang lulus tahap verifikasi administrasi nantinya akan masuk ke tahap tes tertulis dan wawancara
- Semua pendaftar yang lulus sebagai PPS akan diberikan notifikasi melalui email dan akun SIAKBA
Selain berpartisipasi dalam pesta politik, KPU juga mengungkap bahwa akan ada honorarium yang diterima oleh PPS, dengan jumlah sebesar Rp1.500.000 per bulan untuk ketua PPS.
Sedangkan anggotanya akan diberikan honorarium sebesar Rp1.300.000 per bulan terhitung sejak persiapan hingga selesai Pemilu 2024.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Bawaslu Klaim Tak Temukan Bukti Dugaan Kecurangan Instruksi KPU RI Ubah Status Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024
-
Buntu di Hari Pertama, Bawaslu Mediasi Lagi KPU dengan Partai Ummat Soal Tak Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024
-
Jika Pilpres Dilakukan Sekarang, Elektabilitas Ganjar Pranowo Masih Terlalu Tangguh untuk Menantang Anies dan Prabowo
-
Kronologi Sengketa Partai Ummat dan KPU, Kini Gagal Maju Pemilu 2024
-
ICW: KPU RI Diduga Main Curang Verifikasi Data Parpol, 7 Provinsi Mendapat Ancaman serta Intimidasi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur