Suara.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung menelan dua korban jiwa yang diketahui WNA China dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti insiden tersebut. Menurutnya, insiden itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk meninjau kembali.
Bahkan, jika perlu pemerintah diminta untuk membatalkan proyek tersebut jika memang tidak mendatangkan keuntungan.
“Dengan kejadian kecelakaan ini menjadi momentum untuk meninjau ulang proyek ini. Karena belum apa apa proyek ini sudah memakan korban. Bila perlu proyek ini mesti dibatalkan karena dari berbagai dimensi proyek ini memang tidak layak,” ujar Achmad dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (20/12/22).
Insiden kecelakaan proyek kerja sama antara Indonesia dan China itu juga membuat publik prihatin.
“Kejadian tersebut membuat publik prihatin atas kejadian kecalakaan tersebut,” ujar Achmad.
Menurutnya, selain mendatangkan keprihatinan karena sudah menelan korban, proyek ini juga ditentang sejumlah kalangan.
Achmad menjelaskan penolakan terkait sumber dana yang awalnya pemerintah sebut tak menggunakan anggaran negara, tetapi pada akhirnya menggunakan juga.
“Pembangunan ini dikatakan banyak tokoh tidak perlu bahkan akan membebani keuangan negara. Dan betul saja kerja sama yang awalnya dikatakan tidak menggunakan anggaran negara ini melainkan swasta Indonesia dan Cina namun ditengah jalan kemudian pembangunan kereta api cepat ini menggunakan anggaran negara yang disetujui presiden Jokowi,” jelasnya.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Makan Korban, Luhut: Mungkin Masalah Rem
Berita Terkait
-
Proyek Kereta Cepat Makan Korban, Luhut: Mungkin Masalah Rem
-
Kecelakaan yang Tewaskan 2 WNA Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat, Luhut: Jangan Mau Lambat
-
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditakutkan Jadi Kereta Hantu jika IKN Pindah ke Kalimantan Timur
-
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tewaskan 2 Korban WNA, Ini Kronologinya
-
Dugaan Penyebab Kecelakaan Kereta Cepat Jakarta Bandung, Lagi-lagi Karena Kelalaian Kerja
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO