Suara.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung menelan dua korban jiwa yang diketahui WNA China dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.
Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyoroti insiden tersebut. Menurutnya, insiden itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk meninjau kembali.
Bahkan, jika perlu pemerintah diminta untuk membatalkan proyek tersebut jika memang tidak mendatangkan keuntungan.
“Dengan kejadian kecelakaan ini menjadi momentum untuk meninjau ulang proyek ini. Karena belum apa apa proyek ini sudah memakan korban. Bila perlu proyek ini mesti dibatalkan karena dari berbagai dimensi proyek ini memang tidak layak,” ujar Achmad dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Selasa (20/12/22).
Insiden kecelakaan proyek kerja sama antara Indonesia dan China itu juga membuat publik prihatin.
“Kejadian tersebut membuat publik prihatin atas kejadian kecalakaan tersebut,” ujar Achmad.
Menurutnya, selain mendatangkan keprihatinan karena sudah menelan korban, proyek ini juga ditentang sejumlah kalangan.
Achmad menjelaskan penolakan terkait sumber dana yang awalnya pemerintah sebut tak menggunakan anggaran negara, tetapi pada akhirnya menggunakan juga.
“Pembangunan ini dikatakan banyak tokoh tidak perlu bahkan akan membebani keuangan negara. Dan betul saja kerja sama yang awalnya dikatakan tidak menggunakan anggaran negara ini melainkan swasta Indonesia dan Cina namun ditengah jalan kemudian pembangunan kereta api cepat ini menggunakan anggaran negara yang disetujui presiden Jokowi,” jelasnya.
Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Makan Korban, Luhut: Mungkin Masalah Rem
Berita Terkait
-
Proyek Kereta Cepat Makan Korban, Luhut: Mungkin Masalah Rem
-
Kecelakaan yang Tewaskan 2 WNA Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat, Luhut: Jangan Mau Lambat
-
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Ditakutkan Jadi Kereta Hantu jika IKN Pindah ke Kalimantan Timur
-
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tewaskan 2 Korban WNA, Ini Kronologinya
-
Dugaan Penyebab Kecelakaan Kereta Cepat Jakarta Bandung, Lagi-lagi Karena Kelalaian Kerja
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Negara Asia, Eropa Hingga Arab Berbondong-bondong Kirim Bantuan ke Venezuela, Ini Daftarnya
-
Firdaus Oiwobo Sudah Diperiksa! Polisi Dalami Kasus Penghinaan Tiyo Ardianto ke Presiden Prabowo
-
Prabowo Pantau Kasus 3 Peserta SPPI Tewas saat Latsarmil, Pemerintah Siapkan Evaluasi
-
Cegah Badai PHK Akibat Harga Gas, Dasco Pastikan Pemerintah Berpihak pada Buruh
-
Dulu Dicibir Kini Dipuji, Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen di Survei Kompas
-
Detik-detik Gempa Venezuela Mengguncang Pesawat di Bandara Simon Bolivar
-
Pendanaan MBG Dinilai Langgar Konstitusi, BEM UI Ajukan Amicus Curiae ke MK
-
BPKH Buka Rekrutmen Terbuka 2026: Sediakan 9 Posisi Strategis, Cek Syaratnya di Sini
-
Resmi! Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru Jabat Kapolda Papua Barat, Ini Sosoknya
-
Jokowi Disebut Bawa Misi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Apa Kata Istana?