Suara.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran terkait untuk menindak tegas kelompok-kelopok yang mencoba menciptakan keributan dan ketidakamanan di Papua.
Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; serta Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Budi Gunawan, guna membahasa isu-isu di Papua.
“Memang ada sekelompok kecill yang memang sengaja ingin berbuat onar. Mereka ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan,” sebut juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dilansir dari Warta Ekonomi pada Rabu (21/12).
Masduki melanjutkan bahwa Wapres meminta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang onar dan mengancam ketertiban di Papua sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman di wilayah paling timur Indonesia itu.
Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa pendekatan humanis harus diterapkan dalam penegakan hukum di Papua.
"Supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, upaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," jelas Masduki.
"Pendekatan-pendekatan teritorial itu sangat penting, karena apa? Supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil itu untuk membangun kesejahteraan di Papua," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga dikabarkan menerima laporan bahwa rakyat Papua menyambut baik pemekeran yang disahkan tahun ini.
Wapres kemudian meminta agar pembangunan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dapat dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan kapasitas seperti SDM yang mempuni.
"Jadi, pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana dan seterusnya itu sekarang sudah mulai berjalan, dan itu lagi-lagi bagaimana supaya semua proses pembangunan kesejahteraan Papua," pesannya.
Berita Terkait
-
Serahkan Jabatan Panglima TNI, Andika Perkasa Wariskan Senjata Ini Untuk Tangani KKB Papua
-
Terkuak! KPK Tak Kunjung Tahan Lukas Enembe Karena Takut Timbulkan Konflik di Papua
-
Sudah 3 Bulan Jadi Tersangka Lukas Enembe Tak Ditahan, Ada Apa? Pimpinan KPK Sebut Pendukungnya Bawa Panah
-
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Papua Barat Naik Penyidikan, Kerugian Negara Ditaksir Rp20 Miliar
-
Panglima TNI Yudo Bakal Datangi Tiga Daerah Rawan Konflik, Termasuk Markas TPNPB-OPM
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri