Suara.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran terkait untuk menindak tegas kelompok-kelopok yang mencoba menciptakan keributan dan ketidakamanan di Papua.
Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; serta Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Budi Gunawan, guna membahasa isu-isu di Papua.
“Memang ada sekelompok kecill yang memang sengaja ingin berbuat onar. Mereka ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan,” sebut juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dilansir dari Warta Ekonomi pada Rabu (21/12).
Masduki melanjutkan bahwa Wapres meminta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang onar dan mengancam ketertiban di Papua sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman di wilayah paling timur Indonesia itu.
Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa pendekatan humanis harus diterapkan dalam penegakan hukum di Papua.
"Supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, upaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," jelas Masduki.
"Pendekatan-pendekatan teritorial itu sangat penting, karena apa? Supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil itu untuk membangun kesejahteraan di Papua," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga dikabarkan menerima laporan bahwa rakyat Papua menyambut baik pemekeran yang disahkan tahun ini.
Wapres kemudian meminta agar pembangunan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dapat dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan kapasitas seperti SDM yang mempuni.
"Jadi, pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana dan seterusnya itu sekarang sudah mulai berjalan, dan itu lagi-lagi bagaimana supaya semua proses pembangunan kesejahteraan Papua," pesannya.
Berita Terkait
-
Serahkan Jabatan Panglima TNI, Andika Perkasa Wariskan Senjata Ini Untuk Tangani KKB Papua
-
Terkuak! KPK Tak Kunjung Tahan Lukas Enembe Karena Takut Timbulkan Konflik di Papua
-
Sudah 3 Bulan Jadi Tersangka Lukas Enembe Tak Ditahan, Ada Apa? Pimpinan KPK Sebut Pendukungnya Bawa Panah
-
Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Papua Barat Naik Penyidikan, Kerugian Negara Ditaksir Rp20 Miliar
-
Panglima TNI Yudo Bakal Datangi Tiga Daerah Rawan Konflik, Termasuk Markas TPNPB-OPM
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera