Suara.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman menyinggung terlalu kecilnya dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI untuk renovasi gedung Kodam Jaya Jayakarta. Nilai dana hibah yang digelontorkan Pemprov DKI Jakarta tersebut bahkan jauh lebih kecil ketimbang satuan lainnya.
"Waktu saya Pangdam Jaya, saya pernah sampaikan ke gubernur waktu itu. Renovasi Gedung Sudirman itu sudah lama sekali, yang saya heran waktu itu Kodam Jaya Jayakarta, dapat hibahnya itu Rp16 miliar," kata Dudung saat di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (21/12/2022).
Sementara, satuan TNI lainnya menerima dana hibah yang cukup besar bahkan bisa 3-4 kali lipat bila dibandingkan dengan dana hibah yang diterima Kodam Jaya.
"Sementara Lakespra Rp 84 miliar, Kostrad Rp 52 miliar, Kopassus Rp 48 miliar, Mabes AD aja dapat Rp 43 miliar," ungkapnya.
Kondisi itu terjadi ketika Dudung masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, bertepatan dengan kepemimpinan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kala itu.
Dudung menerangkan kalau tugas Kodam Jaya tidak kalah berat dengan Kostrad dan Kopassus. Jika terjadi sesuatu di Jakarta, yang terjun lebih dulu ke tempat kejadian adalah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
"Yang berangkat duluan pasti Polda dan Kodam Jaya bukan Kopassus bukan Kostrad, apalagi Mabes AD,” katanya.
"Kalau terjadi banjir dan sebagainya, kok kita malah Rp 16 miliar, ironis saya bilang. Kopasus, Kostrad digerakkan atas perintah Kasad, perintah Panglima dan itu pasti diserahkan ke Kodam Jaya. Jadi Pangdam Jaya yang akan kendalikan, bukan malah mereka lebih banyak," imbuhnya.
Diketahui, Dudung yang merupakan alumni Akademi Militer (Akmil) angkatan 1988 itu pernah menjabat sebagai Pangdam Jaya Jayakarta pada tahun 2020 hingga 2021 lalu.
Baca Juga: Politik Identitas Melakat di Anies Baswedan, Petinggi NasDem Singgung Kesalahan Ahok di Masa Lalu
Saat itu, Dudung menggantikan Letjen TNI Eko Margiyono yang ditarik menjadi Pangkostrad. Setelahnya, Dudung sempat menjabat sebagai Pangkostrad menggantikan Eko yang dimutasi menjadi Kasum TNI.
Kemudian, pada November 2021, Dudung ditarik sebagai KSAD menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang menjadi Panglima TNI.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Ungkap Hubungannya dengan Jokowi: Saya Melapor Jadi Capres Nasdem
-
Klaim Salah Isi Data, Kepala Satpol PP DKI Klarifikasi Hitungan Nilai Asetnya di LHKPN
-
Heru Budi Jadi Kunci, Upaya 'Hapus Jejak' di Jakarta Bisa Surutkan Nama Anies Jadi Capres?
-
Akhirnya Anies Baswedan Bicara Sosok Cawapres Pendamping Dirinya, Aher atau AHY?
-
'Anies Dekat dengan Golongan Tertentu Apa yang Salah?' Jawaban Tegas Elit NasDem Soal Politik Identitas
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji