Suara.com - Buntut pernyataan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak baik bagi negeri, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dikritik habis-habisan dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Kritikan bertubi-tubi itu membuat juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardika langsung memberikan penjelasan mengenai maksud bosnya. Menurutnya, maksud Luhut soal OTT tidak baik bagi Indonesia merupakan bentuk upaya memberantas korupsi dengan pencegahan.
Jodi mengatakan, Luhut tengah mendorong adanya upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang dilakukan KPK. Salah satu langkah masifnya lewat program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK.
"Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program Stranas PK yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK. Upaya ini yang harus didorong lebih masif," jelas Jodi seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kamis (22/12/2022).
Jodi melanjutkan, banyaknya OTT justru harus disikapi dengan percepatan upaya pencegahan korupsi. Ini bisa dilakukan dengan mendorong pola sistematis melalui digitalisasi, seperti simbara, e-katalog dan perbaikan sistem integrasi IT.
"Kalau masih banyak OTT KPK berarti upaya pencegahan kita masih harus didorong lebih cepat. Pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti simbara, e katalog dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi," tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Jodi juga mengutarakan sosok Luhut yang tidak suka melihat orang lain kesusahan. Karena itu, Luhut menyarankan agar KPK memperbaiki sistem sebagai langkah mencegah korupsi, alih-alih melakukan OTT.
"Pada dasarnya sih juga Pak Luhut bukan orang yang senang ngelihat orang susah. Kalau bisa sistemnya diperbaiki ya itu kan lebih baik, supaya orang tidak terjerumus (dalam korupsi),' tandasnya.
Sebelumnya, Luhut mengkritisi seringnya KPK melakukan OTT. Ia pun meminta agar lembaga antirasuah itu tidak sering melakukan penangkapan terhadap koruptor.
Baca Juga: Ruang Kerjanya Digeledah Penyidik KPK, Gubernur Khofifah Jadi Target Rasuah?
Menurutnya, tindakan pencegahan lebih baik daripada menunggu sudah terjadi. Apalagi, Luhut berkata di dunia ini tidak mungkin benar-benar bersih dari korupsi.
"Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ucap Luhut dalam sambutannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
"Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap (koruptor). Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," pungkas Luhut.
Berita Terkait
-
Ruang Kerjanya Digeledah Penyidik KPK, Gubernur Khofifah Jadi Target Rasuah?
-
Jubir Klarifikasi Ucapan Luhut Soal OTT yang Tuai Pro Kontra: Konteksnya Dorong Pencegahan
-
Geledah Kantor DPRD Dan Pemprov Jatim, KPK Temukan Duit Rp 1 Miliar, Diduga Terkait Kasus Suap Sahat
-
Luhut Anggap OTT Bikin Jelek Nama Negara, Analis: Dia Sebenarnya Takut Jadi Target Berikutnya
-
Beda Pernyataan Dengan KPK, Sekjen Jokpro Diperiksa Terkait Aliran Dana Suap Hakim Sudrajad Dimyati
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan
-
Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel
-
Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun
-
Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka
-
Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
-
Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua
-
Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik
-
Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi
-
Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark
-
Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?