Suara.com - Buntut pernyataan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak baik bagi negeri, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dikritik habis-habisan dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan.
Kritikan bertubi-tubi itu membuat juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardika langsung memberikan penjelasan mengenai maksud bosnya. Menurutnya, maksud Luhut soal OTT tidak baik bagi Indonesia merupakan bentuk upaya memberantas korupsi dengan pencegahan.
Jodi mengatakan, Luhut tengah mendorong adanya upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem yang dilakukan KPK. Salah satu langkah masifnya lewat program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK.
"Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem seperti yang dilakukan oleh KPK juga melalui program Stranas PK yang banyak didorong oleh deputi pencegahan KPK. Upaya ini yang harus didorong lebih masif," jelas Jodi seperti dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Kamis (22/12/2022).
Jodi melanjutkan, banyaknya OTT justru harus disikapi dengan percepatan upaya pencegahan korupsi. Ini bisa dilakukan dengan mendorong pola sistematis melalui digitalisasi, seperti simbara, e-katalog dan perbaikan sistem integrasi IT.
"Kalau masih banyak OTT KPK berarti upaya pencegahan kita masih harus didorong lebih cepat. Pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti simbara, e katalog dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi," tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Jodi juga mengutarakan sosok Luhut yang tidak suka melihat orang lain kesusahan. Karena itu, Luhut menyarankan agar KPK memperbaiki sistem sebagai langkah mencegah korupsi, alih-alih melakukan OTT.
"Pada dasarnya sih juga Pak Luhut bukan orang yang senang ngelihat orang susah. Kalau bisa sistemnya diperbaiki ya itu kan lebih baik, supaya orang tidak terjerumus (dalam korupsi),' tandasnya.
Sebelumnya, Luhut mengkritisi seringnya KPK melakukan OTT. Ia pun meminta agar lembaga antirasuah itu tidak sering melakukan penangkapan terhadap koruptor.
Baca Juga: Ruang Kerjanya Digeledah Penyidik KPK, Gubernur Khofifah Jadi Target Rasuah?
Menurutnya, tindakan pencegahan lebih baik daripada menunggu sudah terjadi. Apalagi, Luhut berkata di dunia ini tidak mungkin benar-benar bersih dari korupsi.
"Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ucap Luhut dalam sambutannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
"Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap (koruptor). Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," pungkas Luhut.
Berita Terkait
-
Ruang Kerjanya Digeledah Penyidik KPK, Gubernur Khofifah Jadi Target Rasuah?
-
Jubir Klarifikasi Ucapan Luhut Soal OTT yang Tuai Pro Kontra: Konteksnya Dorong Pencegahan
-
Geledah Kantor DPRD Dan Pemprov Jatim, KPK Temukan Duit Rp 1 Miliar, Diduga Terkait Kasus Suap Sahat
-
Luhut Anggap OTT Bikin Jelek Nama Negara, Analis: Dia Sebenarnya Takut Jadi Target Berikutnya
-
Beda Pernyataan Dengan KPK, Sekjen Jokpro Diperiksa Terkait Aliran Dana Suap Hakim Sudrajad Dimyati
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Mahfud MD Sebut Jaksa Tidak Fair dalam Kasus Nadiem Makarim, Ini Alasannya
-
Ini 5 Fakta Kerusakan Hutan di Indonesia yang Jadi Sorotan Dunia
-
Komisi III DPR Perjuangkan Nasib Hakim Ad Hoc dengan Syarat Mutlak Jangan Mogok Sidang