"Jika Jaksa atau Hakim Tertindas, Saya akan Membela Mereka", Janji Delpedro Marhaen Dalam Pledoi

Suara.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, membacakan nota pembelaan atau pledoi atas kasus dugaan penghasutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (2/3/2026).

Pledoi yang diberi tajuk "Membela Mereka di Agustus" tersebut menjadi momen krusial bagi Delpedro yang terjerat perkara nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Pusat terkait aksi massa besar-besaran tahun lalu.

Dalam pembukaan nota pembelaannya, Delpedro menyampaikan pesan emosional kepada keluarga besarnya serta harapan untuk bisa merayakan hari raya tanpa jeruji besi.

"Bunda, Ayah, keluarga, dan kekasihku tersayang. Terima kasih karena tak pernah lelah mendampingi, memahami, dan merelakan waktuku yang kerap kuhabiskan untuk kepentingan banyak orang. Semoga kita bisa merayakan hari raya Idulfitri nanti bersama tanpa jeruji," ujar Delpedro di hadapan majelis hakim.

Delpedro kemudian menganalogikan posisinya dengan kisah kebijaksanaan Nabi Sulaiman saat menghadapi dua perempuan yang berebut seorang bayi untuk mencari hakikat kebenaran.

Ia menegaskan bahwa kebenaran sering kali tersembunyi di balik tuduhan yang disusun rapi dan narasi yang diucapkan dengan penuh kepastian.

Aktivis hak asasi manusia ini juga menyatakan kesiapannya untuk memikul konsekuensi hukum demi tegaknya kebenaran di tanah air.

"Apabila demi tegaknya kebenaran dan demi sesuatu yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan hukum itu sendiri dibutuhkan pengorbanan, maka Insyaallah saya siap berkorban," tegasnya.

Delpedro tak lupa mengkritik proses hukum yang dijalani sejak tahap penyidikan di Polda Metro Jaya yang dinilai sebagai upaya gotong royong merangkai hukum untuk memenjarakan seseorang.

Baca Juga: Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik

Ia menampik segala stigma sebagai penghasut atau provokator dalam peristiwa kerusuhan Agustus yang dipicu oleh penolakan publik terhadap rencana kenaikan tunjangan DPR.

Terkait pasal penghasutan yang didakwakan, ia berargumen bahwa kata "lawan" dalam ruang demokrasi memiliki spektrum makna yang luas dan tidak identik dengan kekerasan fisik.

"Dalam filsafat bahasa, makna tidak berdiri sendiri, ia lahir dari konteks. Kata 'lawan' dalam ruang demokrasi bisa berarti melawan dengan argumen, melawan dengan demonstrasi damai, melawan melalui jalur hukum. Ia tidak identik dengan kekerasan," jelas Delpedro.

Uniknya, Delpedro justru menawarkan solidaritas kepada para jaksa dan hakim jika suatu saat mereka mengalami ketidakadilan struktural dalam menjalankan profesinya.

"Dan jika suatu hari jaksa atau hakim menghadapi ketidakadilan, saya katakan di ruang sidang ini: Saya akan berdiri membela mereka. Bukan karena kedekatan pribadi, tapi karena prinsip bahwa siapapun yang tertindas dalam dimensi ketidakadilan struktural sejatinya patut dibela," ungkapnya.

Di penghujung persidangan, Delpedro meminta seluruh hadirin berdiri sejenak untuk menghormati nama-nama warga yang gugur dan ditangkap dalam peristiwa demonstrasi Agustus.

Ia menutup pembelaannya dengan membacakan daftar nama korban meninggal sebagai pengingat bahwa hukum tidak boleh hanya sekadar menjadi deretan angka.

"Hari ini saya tidak hendak menutup dengan kesimpulan argumentasi hukum atau pasal-pasal. Saya hendak menutup dengan nama. Karena hukum yang kehilangan nama akan berubah menjadi angka, dan keadilan yang hanya mengenal angka perlahan akan kehilangan nuraninya," pungkas Delpedro.