Banyak yang Takut, Beda Jauh Era Jokowi dan SBY Kendalikan Isu Perpanjangan Jabatan Presiden

Suara.com - Isu perpanjangan masa jabatan presiden ternyata bukan hanya terjadi di masa pemerintahan Joko Widodo. Wacana serupa juga pernah muncul kala Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai kepala negara.

Kendati begitu, ada perbedaan mendasar antara dua tokoh negara tersebut dalam mengendalikan isu perpanjangan masa jabatan presiden ini.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menjelaskan perbedaan dua era pemerintahan ini.

"Pernah muncul pada masa SBY tapi hanya satu dua kali saja," kata Ujang dikutip Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com (21/12/2022).

Perbedaan tersebut dilihat dari cara pemerintah meredamkan isu tersebut. Ujang menyebut di era SBY isu lebih cepat dikendalikan.

"Pada era SBY, isu tersebut langsung diselesaikan dengan cepat sehingga bisa hilang dengan cepat dan tidak bergulir lagi," jelas Ujang.

Sama seperti Jokowi, di era SBY isu ini muncul saat masa jabatannya memasuki akhir periode kedua. Baik SBY dan Jokowi memang punya kesamaan menjabat sebagai presiden selama dua periode.

Kala itu SBY menegaskan untuk tidak ingin menjabat periode ke-3. Pernyataan ini lantas diamini oleh orang-orang di sekitar pemerintahan.

"Orang-orang dekat atau krono SBY juga tidak berani menggelorakan isu tersebut. Perbedaannya sangat jauh dengan era Jokowi," kata Ujang.

Baca Juga: KPK Obok-obok Kantor Pemprov Jatim Sehari Setelah Kunjungan Presiden

Di masa pemerintahan Jokowi, isu perpanjangan masa jabatan presiden lama teredam lantaran munculnya isu penundaan pemilu.

Beberapa menteri dan ketua umum partai pecah suara soal pengunduran Pemilu 2024 ini. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyerukan penundaan pemilu tersebut.

Selain dua menteri tersebut, ada pula Menteri Perekonomian sekaligus Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Perekonomian sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Bukan cuma dari parpol dan menteri, ketua pemerintahan seperti Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Lanyallla Mattaliti pun menyuarakan hal serupa.