Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) berhasil berturut-turut memenangkan dua kali Pemilu dan Pilpres, yakni pada tahun 2014 dan 2019 silam.
Kini, mata PDIP tertuju pada Pilpres sekaligus Pemilu yang diselenggarakan pada 2024 mendatang. PDIP bercita-cita untuk memenangkan Pemilu lagi bak mencetak hattrick di pertandingan sepak bola.
Berbagai upaya telah dikerahkan oleh pihak partai demi memenangkan Pesta Demokrasi yang sebentar lagi diselenggarakan, termasuk jurus jitu manuever politik untuk menggaet suara rakyat.
Sayangnya meski Pemilu 2024 tak lama lagi, PDIP hingga kini belum memiliki nama calon presiden yang ia angkat.
Publik kini hanya bisa menantikan jurus pamungkas PDIP hingga menemukan satu nama Capres dan Cawapres yang mereka dukung di Pilpres 2024.
Sekjen PDIP: Capres-Cawapres wewenang Ketum
PDIP tampak bermanuever secara hati-hati dalam mengusung nama capres. Hal itu nampak dari sikap partai yang memiliki mekanisme pencalonan dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri,
Mekanisme tersebut telah dijelaskan oleh Sekertaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menegaskan bahwa pencapresan adalah hak prerogatif sang ketua umum.
"Masalah capres dan cawapres itu kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputri. Anggota partai dilarang bicara tentang tokoh capres-cawapres," tegas Hasto saat ditemui wartawan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: Sosok I Made Urip, Anggota DPR Terlama, Kang Dedi Mulyadi Memberi Julukan Unik
Siapapun yang melangkahi Ketua Umum akan kena sanksi
Bahkan lebih lanjut, Hasto mewanti-wanti kepada pihak yang melangkahi keputusan Ketua Umum akan mendapat konsekuensi berupa sanksi.
"Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi. Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut," lanjut tegas Hasto.
Kehadiran Dewan Kolonel: Usung Puan Maharani?
Kendati mekanisme sudah tegas dan jelas, beberapa pihak internal PDIP mulai menunjukkan sinyal akan adanya nama bakal capres.
Salah satu bakal capres yang disinyalir kuat akan diusung adalah sosok Puan Maharani yang kini tengah menjabat Ketua DPR RI. Puan dicalonkan melalui sebuah kelompok bernama Dewan Kolonel yang dibentuk oleh salah satunya anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi pada akhir September 2022 lalu.
Berita Terkait
-
Sosok I Made Urip, Anggota DPR Terlama, Kang Dedi Mulyadi Memberi Julukan Unik
-
Tegaskan Tak Ada Bentrok di PDI Perjuangan, Adian Napitupulu: Golkar Harus Belajar.....
-
Musra Relawan Jokowi di Lampung Hasilkan Prabowo - Erick Sebagai Capres dan Cawapres 2024
-
Politikus PDIP Soal Isu Reshuffle: Tergantung Jokowi, Urusan Dia
-
Andika Perkasa vs AHY, Ini yang Lebih 'Menang' Jadi Cawapres Dampingi Anies
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Puncak Mudik Bakauheni Diprediksi 18-19 Maret 2026, ASDP Ingatkan Pemudik Segera Beli Tiket
-
Belajar dari Pengalaman, Jukir di Jogja Deklarasi Anti Nuthuk saat Libur Lebaran
-
Kisah Fendi, Bocah Gunungkidul yang Rela Putus Sekolah Demi Rawat Sang Ibu
-
Harry Styles Ungkap Perjuangan Jadi Penyanyi Solo Usai One Direction Bubar
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
Terkini
-
UU Soal Uang Pensiun DPR Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Pembuatan Aturan Baru
-
Hujan Rudal Iran Tak Kunjung Reda, Warga Israel Akui Tak Lagi Bisa Tidur Nyenyak
-
Gus Alex Penuhi Panggilan KPK dalam Kasus Haji, Langsung Ditahan?
-
Detik-detik Rudal Iran Hantam Tel Aviv, Rezim Zionis Kocar-kacir
-
BMKG Waspadai Potensi Hujan Petir di Palembang dan Hujan Sedang di Sejumlah Wilayah
-
Setelah Eks Menag Ditahan, Kini Giliran Gus Alex Diperiksa KPK Hari Ini!
-
Waspada! Kakorlantas Soroti Titik Rawan Kemacetan dan Rekayasa Lalu Lintas Saat Mudik Hari Ke-4
-
Korlantas Polri Terapkan One Way Nasional Mulai 18 Maret Hadapi Puncak Mudik
-
PDIP Kritik Pengelolaan Mudik 2026, Sebut Indonesia Masih Tertinggal dari China
-
Mudik Lebaran 2026, KAI Sebut 300 Ribu Tiket Kereta Masih Tersedia