Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali melempar isu perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu disampaikan presiden merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan mayoritas responden setuju adanya perombakan kabinet.
"Mungkin (ada reshuffle) ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/12/2022) lalu.
Meski demikian, Jokowi tak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Ya nanti," kata Jokowi.
Ucapan Jokowi langsung hangat disorot sejumlah politisi maupun para pengamat. Tak pelak, isu reshuffle langsung mengarah ke 'hidung' Partai NasDem. Partai besutan Surya Paloh itu diketahui menempatkan tiga kadernya sebagai menteri di Kabinet Jokowi.
Iya, hubungan NasDem dengan Jokowi 'retak' sejak partai itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Isu kerenggangan antara Surya Paloh dengan Jokowi makin kentara saat HUT NasDem sang presiden tak hadir. Begitu juga Surya Paloh tak datang saat pernikahan putra Jokowi, meski keduanya memiliki alasan masing-masing.
PDIP Sebut 2 Menteri NasDem Layak Dievaluasi
Bak menabur garam di luka, sinyal reshuffle dari Jokowi langsung disambut Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia terang-terangan menyebut dua menteri NasDem layak dievaluasi kinerjanya. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.
Baca Juga: Berhembus Sinyal Reshuffle, NasDem Bisa Tetap di Kabinet Jokowi Kalau...
Ia berpendapat, perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Untuk kinerja Mentan, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurut dia, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.
Kendati demikian, mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak dari Presiden Jokowi.
"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betuk bisa tercapai," kata Djarot.
Respons NasDem
Berita Terkait
-
Koleksi Tas Branded Iriana Jokowi Disorot, Netizen Justru Ramai Beri Pujian
-
Kabar Ahok Diangkat Jokowi Jadi Ketua KPK Bikin Heboh, Begini Faktanya
-
Bela Jokowi, Politisi PDIP Nyatakan Presiden Tak Pernah Sebut Dukungan ke Capres Tertentu: Janganlah Bermain Fitnah dan Politik Kotor
-
Calon Rumah Presiden Jokowi Ternyata Berhadapan dengan Tempat Hiburan Malam Terbesar di Karanganyar
-
Berhembus Sinyal Reshuffle, NasDem Bisa Tetap di Kabinet Jokowi Kalau...
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis
-
Kisah Yunita Bangun Dear June Official, Dari Satu Penjahit Hingga Tembus Pasar Singapura