Sementara Tedjowulan disepakati menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Panembahan Agung.
Namun tiba-tiba Gusti Moeng san saudara-saudaranya menyatakan tidak menyepakati hasil rekonsiliasi tersebut. Mereka lalu mendirikan Lembaga Dewan Adat (LDA) lalu menyewa pendekar untuk menyandera PB XIII dan Mahapatih.
Gusti Moeng dan LDA juga melakukan kudeta terhadap PB XIII dan menilai raja baru tersebut telah melakukan sejumlah pelanggaran.
Selain itu, LDA juga melarang PB XIII serta pendukungnya menginjakkan kakinya di area Keraton Solo. LDA juga menutup dan mengunci sejumlah pintu masuk keraton.
Atas tindakan itu, PB XIII Hangabehi yang telah bersatu dengan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan tak bisa bertahta di Keraton Solo.
Konflik kembali memanas pada 2017
Konflik internal Keraton Solo kembali memanas pada April 2017. Ketika itu putri PB XIII GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani dan sejumlah abdi dalem terkurung di Keputren atau kediaman putri-putri raja.
Melihat konflik internal Kerato Solo kembali memanas, Presiden Jokowi sempat mengutus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadisiswoyo untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai.
Namun upaya perdamaian itu gagal. Dan hingga Februari 2021, konflik internal Keratin Solo terus memanas. Dalam konflik itu, setidaknya ada lima orang, termasuk keturunan PB XII yang terkurung disana.
Baca Juga: Respons Ganjar Terkait Kisruh Keraton Surakarta: Ayo Berembuk, Wong Masih Keluarga Sendiri
Konflik pada Jumat malam
Konflik internal Keraton Solo yang terjadi antara kubu PB XII dengan LDA bentukan Gusti Moeng kembali terjadi pada Jumat (23/12/2022) malam.
Gusti Moeng mengaku diusir dari keraton oleh kubu Sasonoputro yang mengatasnamakan PB XIII. Ia menyebut, Sasonoputro mengerahkan 50 orang untuk mengusir keluarganya dari keraton setelah selama ini tinggal di Keraton Solo.
Pengusiran itu mendapatkan perlawanan dari kubu LDA. Akibatnya dua orang yang merupakan cucu PB XIII mengalami penganiayaan, yakni Bendara Raden Mas (BRM) Yudhistira dan BR< Soeryo Mulyo.
Bahkan, dalam insiden itu BRM Suryo Mulyo disebut sempat ditodongkan senjata api oleh seseorang. Namun akhirnya hal tersebut dibantah oleh aparat kepolisian setempat.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Tag
Berita Terkait
-
Respons Ganjar Terkait Kisruh Keraton Surakarta: Ayo Berembuk, Wong Masih Keluarga Sendiri
-
Dituding Tak Mau Damaikan Keributan di Keraton Surakarta, Gibran: Sudah Sering
-
Kraton Solo: Gabung NKRI, Keraton Surakarta Banyak Kehilangan Aset dan Sumber Dana
-
Luas 54 Hektare, Ada 6 Kampung di Keraton Surakarta, Orang Solo belum Tentu Tahu Hal Ini
-
Konflik Keraton Surakarta Meluas, LDA Sebut KGPH Mangkubumi Lebih Tepat sebagai Putra Mahkota
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalam Open House, Gubernur DKI Jakarta Janji Carikan Lahan Tambahan untuk Sekolah Rakyat
-
Teringat Masa Lalu, Gubernur DKI Jakarta Terharu Saat Hadiri Open House Sekolah Rakyat
-
Jelang MPLS, Gus Ipul Ingatkan Kepala Sekolah Rakyat Siap Hadapi Fase Krusial
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time