Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan akan mendukung proyek pembuatan stasiun baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nantinya, pihak Pemprov DKI akan mendapatkan bagian mengerjakan sarana dan prasarana sekitar lokasi.
Heru mengatakan, pertumbuhan penumpang yang menggunakan KRL ke Stasiun Tanah Abang terus bertambah. Sehingga, perlu ada penambahan fasilitas jalur pula dengan menggandeng Pemerintah Pusat.
"Ini akan ada penambahan jalur kereta dari 4 (empat) menjadi 6 (enam) jalur. Maka, dengan adanya penambahan jalur itu bisa menambah dan mengantisipasi kepadatan penumpang pada tahun-tahun berikutnya yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Nah, ini untuk tahap pertama," ujar Heru kepada wartawan, Senin (26/12/2022).
Pengerjaan sarana dan prasarana pendukung di stasiun baru ini akan mengusung konsep kawasan Transit Oriented Development (TOD). TOD ini dapat diartikan sebagai konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi, serta mempromosikan penggunaan angkutan umum maupun gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.
"Lalu, pada tahap kedua, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah merapikan sarana dan prasarana, mungkin nanti ada pelebaran kawasan dan lain-lain. Jadi, kami lihat nanti ke depan, konsepnya seperti apa, itu kira-kira," jelas ucapnya.
Pengerjaan fasilitas tambahan ini misalnya seperti membangun jalur putar balik atau U turn, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), dan merapikan taman.
"Kemudian, ada sebagian lahan yang milik Pemprov DKI, untuk keluar-masuknya penumpang, itu kita siapkan juga. Bangunannya (stasiun) akan disiapkan oleh Kementerian PUPR dan Kemenhub," katanya.
Heru menyebut, dalam proses pengerjaan penambahan fasilitas jalur kereta tersebut, pihaknya mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, agar dapat terealisasi maksimal pada akhir tahun 2023.
"Kami di DKI Jakarta akan langsung bergerak dan langsung berkoordinasi dengan Kemenhub dan KemenPUPR. Hal ini karena target yang diarahkan Bapak Presiden harus selesai di akhir tahun 2023, dan ini harus sudah finalisasi," pungkasnya.
Baca Juga: Terlalu Padat, Heru Budi Usulkan Pembuatan Stasiun Baru di Tanah Abang dengan 6 Rel ke Jokowi
Berita Terkait
-
Terlalu Padat, Heru Budi Usulkan Pembuatan Stasiun Baru di Tanah Abang dengan 6 Rel ke Jokowi
-
Sidak Lokasi Uji KIR di Cakung, Heru Budi Minta Penambahan CCTV Demi Cegah Pungli
-
Ungkap Ancaman Banjir Rob di Jakarta Terjadi hingga 31 Desember, Pj Heru Budi Minta Petugas Siaga
-
Pj Gubernur Heru Siap Lanjutkan Gagasan Mendiang Ridwan Saidi Lestarikan Budaya Betawi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO