Suara.com - Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi picik jika sengaja mendepak NasDem dari pemerintahan lewat perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, jika NasDem didepak justru akan memberikan keuntungan.
Arief mengatakan, kalaupun nanti misalnya Jokowi melakukan reshuffle, itu bukan karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, tapi lebih pada penilaian kinerja para menterinya.
"Kalau reshuffle diakibatkan karena Anies diusung NasDem itu picik banget tuh Jokowi, dan terkesan ada ketakutan terhadap Anies Baswedan jika nanti bisa maju dan menang di Pilpres, ini artinya juga akan memperjelas bahwa Anies itu jadi korban penzaliman oleh Jokowi," kata Arief kepada wartawan, Kamis (29/12/2022).
Arief mengaku tak yakin jika Jokowi nantinya berani mendepak menteri-menteri NasDem di kabinet. Sebab, ia menilai jika menteri-menteri tersebut kinerjanya masih baik.
"Saya nggak yakin juga kalaupun Jokowi melakukan reshuffle terus menganti menteri menteri dari Nasdem, kan kinerja menteri Nasdem juga tidak jelek loh," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, NasDem justru ke depan akan meraih simpati publik jika terdepak dari Istana. Menurutnya, hal tersebut jangan dianggap remeh.
"Jangan anggap remeh Nasdem loh, jika didepak dari kabinet bisa bisa Nasdem akan dapat simpatik publik nantinya, dan sangat mungkin awal dari goro-goro di 2023 nantinya, karena sangat mungkin tahun depan Jokowi ditinggalkan oleh parpol-parpol di koalisi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: 'Kelihatan Tunduk Pada Parpol Lain' PKS Sentil Jokowi Hobi Reshuffle Gegara Tak Mampu Pilih Menteri
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Berita Terkait
-
Kunker di NTB, Ini Rangkaian Kegiatan yang Dijalani Jokowi dan Iriana
-
'Kelihatan Tunduk Pada Parpol Lain' PKS Sentil Jokowi Hobi Reshuffle Gegara Tak Mampu Pilih Menteri
-
Istana Kabarkan Jokowi Tumbang dan Terbujur Kaku, Ternyata Faktanya Begini
-
Gus Choi : Anies Orang Baik-Baik Tapi Terus Dilawan Pemerintah
-
Arief Poyuono 'Ramal' Jokowi Bakal Dikhianati di Tahun 2023, Wajib Hati-hati dengan Sosok Ini
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian