Suara.com - Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono menilai, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi picik jika sengaja mendepak NasDem dari pemerintahan lewat perombakan kabinet atau reshuffle. Menurutnya, jika NasDem didepak justru akan memberikan keuntungan.
Arief mengatakan, kalaupun nanti misalnya Jokowi melakukan reshuffle, itu bukan karena Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, tapi lebih pada penilaian kinerja para menterinya.
"Kalau reshuffle diakibatkan karena Anies diusung NasDem itu picik banget tuh Jokowi, dan terkesan ada ketakutan terhadap Anies Baswedan jika nanti bisa maju dan menang di Pilpres, ini artinya juga akan memperjelas bahwa Anies itu jadi korban penzaliman oleh Jokowi," kata Arief kepada wartawan, Kamis (29/12/2022).
Arief mengaku tak yakin jika Jokowi nantinya berani mendepak menteri-menteri NasDem di kabinet. Sebab, ia menilai jika menteri-menteri tersebut kinerjanya masih baik.
"Saya nggak yakin juga kalaupun Jokowi melakukan reshuffle terus menganti menteri menteri dari Nasdem, kan kinerja menteri Nasdem juga tidak jelek loh," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, NasDem justru ke depan akan meraih simpati publik jika terdepak dari Istana. Menurutnya, hal tersebut jangan dianggap remeh.
"Jangan anggap remeh Nasdem loh, jika didepak dari kabinet bisa bisa Nasdem akan dapat simpatik publik nantinya, dan sangat mungkin awal dari goro-goro di 2023 nantinya, karena sangat mungkin tahun depan Jokowi ditinggalkan oleh parpol-parpol di koalisi," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: 'Kelihatan Tunduk Pada Parpol Lain' PKS Sentil Jokowi Hobi Reshuffle Gegara Tak Mampu Pilih Menteri
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Berita Terkait
-
Kunker di NTB, Ini Rangkaian Kegiatan yang Dijalani Jokowi dan Iriana
-
'Kelihatan Tunduk Pada Parpol Lain' PKS Sentil Jokowi Hobi Reshuffle Gegara Tak Mampu Pilih Menteri
-
Istana Kabarkan Jokowi Tumbang dan Terbujur Kaku, Ternyata Faktanya Begini
-
Gus Choi : Anies Orang Baik-Baik Tapi Terus Dilawan Pemerintah
-
Arief Poyuono 'Ramal' Jokowi Bakal Dikhianati di Tahun 2023, Wajib Hati-hati dengan Sosok Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?