Suara.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo digadang-gadang bakal jadi salah satu menteri yang terkena reshuffle dari kabinet Presiden Joko Widodo. Namun, alasan potensi pendepakan bukan hanya karena dinamika politik, melainkan juga kinerja.
Ketua Gen-Kami (Komunitas Aktivis Milenial Indonesia) Ilham Latupono menyoroti kinerja profesional Syahrul bisa jadi faktor tambahan Syahrul Yasin Limpo bakal di-reshuffle, selain karena latar belakangnya yang berasal dari Partai NasDem.
"Boleh jadi ini titik temu dua dimensi, politik dan kinerja profesional," kata Ilham.
Menurut Ilham, kinerja SYL yang dinilai gagal adalah program swasembada pangan yang menjadi tanggung jawab Mentan.
"Indonesia baru saja mengimpor beras secara besar-besaran, yang menandakan gagalnya swasembada pangan. Keduanya antara politik dan kinerja terlihat saling terkait ya?" ujar Ilham.
"Tata kelola kementeriannya juga dipertanyakan, dan swasembada yang ditargetkan Jokowi Pun sirna.
SYL juga dinilai tidak memperhatikan Cadangan Beras Pemerintah yang nyaris kosong.
"Meski produksi berasnya besar, tapi distribusinya bias akibat dominasi komersil yang membonceng kebijakan pemerintah," paprnya.
Ilham juga menyoroti SYL yang mulai tidak fokus bekerja dan sibuk mengurusi partai menjelang Pilpres 2024.
"Memasuki tahun politik, SYL dirasa mulai tidak fokus, sibuk penguatan partainya menjelang 2024," imbuh iLHAM.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar isu bakal ada perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu disampaikan presiden merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan mayoritas responden setuju adanya perombakan kabinet. "Mungkin (ada reshuffle) ucap Jokowi menjawab pertanyaan awak media usai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (23/12/2022) lalu.
Meski demikian, Jokowi tak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan.
"Ya nanti," kata Jokowi.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Bukannya Untung, Malah Buntung, Arief Poyuono: Jokowi Picik Reshuffle Kabinet Gegara NasDem Usung Anies
-
Kunker di NTB, Ini Rangkaian Kegiatan yang Dijalani Jokowi dan Iriana
-
'Kelihatan Tunduk Pada Parpol Lain' PKS Sentil Jokowi Hobi Reshuffle Gegara Tak Mampu Pilih Menteri
-
Istana Kabarkan Jokowi Tumbang dan Terbujur Kaku, Ternyata Faktanya Begini
-
Gus Choi : Anies Orang Baik-Baik Tapi Terus Dilawan Pemerintah
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?