Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, meminta partai yang sudah mendeklarasikan bakal calon presiden (Capres) yang jelas menjadi antitesa dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menarik diri dari kabinet kekinian.
Hasto awalnya menyampaikan, bahwa pihaknya mendorong dalam tahun-tahun menjelang 2024, seluruh menteri betul-betul bekerja keras membangun legacy pada kementerian yang dipimpinnya.
"Sekiranya tidak bisa dilakukan dengan baik, jangan dikaitkan dengan persoalan politik ketika presiden mengambil keputusan terkait untuk melakukan reshuffle," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Jumat (30/12/2022).
Menurut Hasto, mengenai reshuffle yang kekinian hangat diperbincangkan, jika dilakukan pasti tidak ditujukan kepada partai tertentu, namun semua pembantu presiden siap dievaluasi.
"Siapa pun yang menjadi pembantu presiden setiap saat harus siap dievaluasi presiden apabila memang tidak berprestasi. Atau tidak mampu hanya untuk mengelola kebenaran data saja itu menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data dengan demikian kebijakan yang diambil menjadi tidak tepat," tuturnya.
Untuk itu, Hasto lantas menyinggung soal adanya partai yang sudah mendeklarasikan bakal calon presidennya sebagai antitesa Jokowi. Menurutnya, yang demikian harusnya sadar diri menarik diri dari kabinet pemerintahan.
"Dalam sistem presidensial karena ada partai telah mengambil keputusan untuk mencalonkan calon presiden dan di dalam seluruh geraknya, kebijakannya itu nyata-nyata menjadi antitesa presiden Jokowi, tentu saja ada sesuatu landasan konstitusional yang seharusnya ketika mencalonkan seseorang yang berbeda dan menjadi antitesa presiden yang sedang menjabat muncul kesadaran politik untuk menarik diri," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, dalam mendukung pemerintahan Jokowi perlu komitmen yang penuh.
"Jadi mendukung presiden bukan mengambil enaknya ketika mengambil suatu sikap politk berbeda termasuk yang ditunjukan di DPR, seharusnya juga diikuti sikap yang ada di eksekutif. Itu sikap dari PDIP," pungkasnya.
Baca Juga: Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri Gegara Dipecat, Mahfud MD: Dulu Terima, Kok Sekarang Nggak?
Jokowi Segera Reshuffle
Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Tag
Berita Terkait
-
Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri Gegara Dipecat, Mahfud MD: Dulu Terima, Kok Sekarang Nggak?
-
Parpol Lain Tegas Menolak, PDIP Justru Dukung Ucapan Ketua KPU Soal Sistem Pemilu Cuma Coblos Partai
-
Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Lagi Gimik Gugat Jokowi dan Kapolri Gegara Dipecat Dari Polri
-
Anggap Enteng Sambo yang Gugat Jokowi dan Kapolri, Mahfud MD: Mau Mengaburkan Perkara Itu
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
Terkini
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?
-
Hampir Sebulan Pasca Banjir Bandang, Aceh Tamiang Masih Berkubang Lumpur dan Menahan Lapar
-
Sikap PKB Usai Kiai Ma'ruf Amin Pilih Jalan Uzlah
-
Dari Masa ke Masa UMP DKI Jakarta Dalam 9 Tahun Terakhir
-
Rencana Nominal Kenaikan Jadup Korban Bencana Masih Tunggu Arahan Presiden
-
Punya Kafe di Bandung hingga Korsel Tapi Tak Masuk LHKPN, Ridwan Kamil Bakal Diperiksa KPK Lagi
-
Jampidsus Tegaskan Ada Keterlibatan Riza Chalid Dalam Dugaan Kasus Korupsi Petral
-
Buntut Kasus Perundungan Disabilitas, Anggota Komisi X Desak Bahasa Isyarat Masuk Kurikulum Nasional
-
SBY: Penanganan Bencana Tidak Segampang yang Dibayangkan, Perlu Master Plan yang Utuh
-
Ketuk Hati Kepala Daerah, Mendagri Tito: Bantu Saudara Kita di Sumatera yang Kena Bencana