Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengomentari sinyal reshuffle kabinet yang dilempar oleh Presiden Jokowi. Hasto menyebut parpol yang mencalonkan sosok antitesis Jokowi semestinya memiliki kesadaran politik untuk menarik diri dari koalisi pemerintahan.
Hasto awalnya mengatakan bahwa reshuffle kabinet hanya bisa dilakukan berdasarkan kehendak Jokowi. Namun, ia kemudian melanjutkan dengan membicarakan konteks sosial dan politik saat ini.
"Reshuffle kabinet itu hanya bisa dilakukan atas hendak dari Bapak Presiden. Kalau kita liat konteks sosial, politik, dan juga internasional, tekanan terhadap perekonomian global akibat tekanan geopolitik itu kan sangat nyata," kata Hasto saat konferensi pers, Jumat (30/12/22)
Hasto juga mengamini pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar dievaluasi Jokowi.
"Apa yang telah dilakukan Pak Djarot Saiful Hidayat itu juga merupakan bagian dari sikap dari PDIP karena ketika menghadapi krisis tersebut," jelasnya.
"Ancaman krisis maka hal yang fundamental adalah kecukupan pangan. Untuk memastikan rakyat itu tetap kenyang, karena itu sebagai hal yang paling elementer dan PDIP telah mempelopori hal tersebut," tandas Hasto.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Baca Juga: Jadi Tersangka Suap, Pejabat Polri AKBP Bambang Kayun Bakal Segera Ditahan KPK
Berita Terkait
-
Jadi Tersangka Suap, Pejabat Polri AKBP Bambang Kayun Bakal Segera Ditahan KPK
-
KPK Telisik Aliran Suap AKBP Bambang Kayun Bagus ke Anggota Polri Lain
-
Usai Ramai Diduga Gunakan Dana Baznas untuk Memugar Rumah Kader PDIP, Ganjar Hapus Cuitannya!
-
PDIP Bela Ganjar Pranowo soal Heboh Kasih Bantuan Kader Banteng di Jateng Pakai Dana Baznas
-
Pengamat: Ganjar Punya Peluang untuk Maju, Tapi Sangat Kecil karena Ada Puan Maharani
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu