Suara.com - Isu reshuffle kabinet Jokowi yang dituding hanya menyasar menteri dari Partai NasDem menjadi pembahasan hangat belakangan ini.
Terlebih lagi, politisi PDI Perjuangan seperti Djarot Syaiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan spesifik untuk mengevaluasi menteri dari Partai NasDem.
Munculnya isu reshuffle itu diduga mengerucut ke NasDem usai deklarasi Anies Baswedan sebagai capres, yang diklaim menjadi antitesa Jokowi atau oposisi pemerintah.
Hasto PDIP sendiri menilai deklarasi Anies itu adalah pemicu awal terjadinya perbedaan prinsip politik.
Kendati demikian, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul justru menilai bahwa Jokowi tak akan sampai hati melakuka reshuffle terhadap para menteri dari NasDem.
Sebab menurutnya, deklarasi Anies itu secara tak langsung seakan menjadi buah simalakama untuk Presiden Jokowi. Adib melihat jika menteri NasDem terkena reshuffle, Jokowi malah akan seakan membuka jalan bagi Aies serta NasDem.
"Kalau dia (Jokowi) reshuffle (Nasdem), tentu saja ini akan 'memuluskan' jalannya Nasdem beserta Anies untu semakin besar, karena dia akan bergerak leluasa. Apalagi Anies ini simbol oposisi," kata Adib saat dihubungi Warta Ekonomi, Sabtu (31/12/22).
Adib juga menilai, PDIP tengah menekan Jokowi melalui suara-suara reshuffle yang digaungkan oleh para elit partai.
Dia menyebut, PDIP dan NasDem kian memperlihatkan kerenggangannya pasca Anies Baswedan dideklarasikan.
Baca Juga: Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
Isu reshuffle itu sendiri dianggap Adib sebatas perbincangan yang belum menemukan titik akhir.
Adib juga menilai bahwa Jokowi masih menganggap reshuffle menteri NasDem sebagai angin lalu saja karena tekanan PDIP belum kuat.
"Ini yang saya lihat, bahwa tekanan PDIP belum kuat. Sampai hari ini Pak Jokowi juga masih tidak mau mereshuffle, masih dianggap angin lalu," katanya.
Lebih lanjut, Adib menyebut bahwa NasDem membawa Jokowi berada dalam poisi yang serba dilematis.
Sebab, Jokowi nantinya akan mendapatkan cap sebagai petugas partai yang mudah diarahkan, apabila memang melakukan reshuffle.
Sementara itu, jika reshuffle diurungkan maka Jokowi dinilai sebagai sosok yang kurang tegas.
Berita Terkait
-
Tiba-tiba Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Padahal Dua Tahun Lalu Jokowi Bilang Nggak Mau
-
Ini yang Membuat Adian Napitupulu Menyerang Erick Thohir Habis-habisan
-
Baru Diterbitkan Kemarin, YLBHI Bingung Dokumen Perppu Cipta Kerja Malah Gaib
-
Ketua Nahyan Nongol Lagi, Aksinya di Depan Bobby Nasution Bikin Geleng-geleng Kepala
-
Publik Dibuat Debat Panas, Pro Kontra Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre