Suara.com - Hujan lebat yang mengguyur beberapa waktu terakhir mengakibatkan Kota Semarang, Jawa Tengah terendam banjir pada Minggu (1/1/2023).
Banjir ini pun menjadi sorotan nasional karena mengakibatkan lumpuhnya aktivitas masyarakat Kota Semarang. Salah satu yang turut mengomentarinya adalah Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan A Harahap.
Lewat akun Twitter-nya @YanHarahap, Yan terilhat mengomentari salah satu artikel online yang memuat situasi terkini dari banjir Semarang. Disebutkan bahwa saat itu ketinggian air banjir sudah mencapai 1 meter.
Situasi inilah yang dikomentari Yan dengan cuitan bernuansa politis. Sebab Yan menduga bakal ada pejabat berjanji menuntaskan masalah banjir apabila naik ke jabatan yang lebih tinggi.
"Mungkin, bentar lagi bakal ada yang ngomong begini, 'banjir Kota Semarang akan mudah diatasi jika Gubernurnya jadi Presiden dulu'," tulis Yan.
Cuitannya ini tentu mendapat atensi besar karena diduga menyindir pihak-pihak tertentu. Publik tentu langsung mengaitkan cuitan Yan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pasalnya Kota Semarang merupakan wilayah kerja Ganjar sebagai gubernur. Selain itu, Ganjar sendiri juga digadang-gadang menjadi kandidat yang maju di Pemilihan Presiden 2024.
Namun bukan hanya Ganjar, tampaknya sindiran Yan juga membuat publik teringat dengan janji Presiden Joko Widodo di masa lalu.
Kala itu Jokowi menilai banjir dan kemacetan di Ibu Kota dapat lebih mudah diatasi bila dirinya menjadi presiden. Pasalnya masalah yang terjadi memerlukan solusi yang terintegrasi di kawasan Jabodetabek.
Baca Juga: Presiden Partai Buruh Soal Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja: Dari Pada Dibahas DPR
"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir," terang Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014).
"Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," imbuhnya.
Di sisi lain, Ganjar Pranowo sendiri terpantau sudah turun ke lokasi kejadian sejak Sabtu (31/12/2022).
Berita Terkait
-
Terungkap Alasan Adian Napitupulu Berkonflik Hebat dengan Erick Thohir, Jokowi-Puan sampai Harus Turun Gunung
-
Tahun Baru di Indonesia: Tabur Garam di Jakarta, Banjir di Daerah, hingga Larangan Demi Kearifan Lokal
-
Sambut Tahun Baru 2023, Jokowi: Banyak yang Kita Kenang dari 2022
-
Warning! Pengamat Sebut Anies Makin Ditinggal Imbas Tak Serius Jadi Antitesa Jokowi, NasDem Adem Ayem
-
Dampak Banjir Semarang, PT KAI Sebut 12 Perjalanan KA di jalur Utara Terganggu
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara