Suara.com - Wacana pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan, bahkan sampai dituding bapak politik identitas.
Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya.
Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai polarisasi adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya.
"Jadi dalam politik, ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada 2 pilihan, pasti ada 2 polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan," ucap Anies, dikutip dari kanal YouTube Total Politik, Selasa (3/1/2023).
Bakal Calon Presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai NasDem itu malah berterimakasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya?
"Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis, terima kasih, nama saya disebut terus," seloroh Anies.
Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi. Sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya.
"Ada fasenya. Ada polarisasi, bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik, kalau konflik baru pecah. (Jadi) ada fase," jelas Anies.
"Di kampung-kampung (memang) pada berantem? Enggak tuh. Yang berantem di virtual semua, di WA grup, di sosmed. Di masyarakat biasa-biasa saja, semua bekerja dengan kegiatannya. Nah di mana pecahnya?" lanjutnya.
Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. "Terus kemudian dicarilah kambing hitam," imbuh Anies, seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi.
Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun terutama menjelang pemilu.
"Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih," ungkapnya.
Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Minta Dukungan FPI dan HTI Demi Menang Pilpres 2024, Ternyata Hoaks!
-
Ngotot Petinggi KPK Naikan Status Kasus Formula E Ke Penyidikan, Benarkah Demi Jerat Anies Jadi Tersangka?
-
Rocky Gerung Ingatkan Megawati Sebelum Putuskan Capres PDI P, Singgung Soal Ajaran Soekarno
-
Ingin Main Aman, Jokowi Bakal Depak Menteri NasDem Jika Anies Baswedan Jadi Capres 2024
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan