Suara.com - Wacana pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan, bahkan sampai dituding bapak politik identitas.
Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya.
Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai polarisasi adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya.
"Jadi dalam politik, ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada 2 pilihan, pasti ada 2 polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan," ucap Anies, dikutip dari kanal YouTube Total Politik, Selasa (3/1/2023).
Bakal Calon Presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai NasDem itu malah berterimakasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya?
"Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis, terima kasih, nama saya disebut terus," seloroh Anies.
Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi. Sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya.
"Ada fasenya. Ada polarisasi, bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik, kalau konflik baru pecah. (Jadi) ada fase," jelas Anies.
"Di kampung-kampung (memang) pada berantem? Enggak tuh. Yang berantem di virtual semua, di WA grup, di sosmed. Di masyarakat biasa-biasa saja, semua bekerja dengan kegiatannya. Nah di mana pecahnya?" lanjutnya.
Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. "Terus kemudian dicarilah kambing hitam," imbuh Anies, seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi.
Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun terutama menjelang pemilu.
"Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih," ungkapnya.
Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Minta Dukungan FPI dan HTI Demi Menang Pilpres 2024, Ternyata Hoaks!
-
Ngotot Petinggi KPK Naikan Status Kasus Formula E Ke Penyidikan, Benarkah Demi Jerat Anies Jadi Tersangka?
-
Rocky Gerung Ingatkan Megawati Sebelum Putuskan Capres PDI P, Singgung Soal Ajaran Soekarno
-
Ingin Main Aman, Jokowi Bakal Depak Menteri NasDem Jika Anies Baswedan Jadi Capres 2024
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?