Suara.com - Wacana pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan, bahkan sampai dituding bapak politik identitas.
Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya.
Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai polarisasi adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya.
"Jadi dalam politik, ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada 2 pilihan, pasti ada 2 polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan," ucap Anies, dikutip dari kanal YouTube Total Politik, Selasa (3/1/2023).
Bakal Calon Presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai NasDem itu malah berterimakasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya?
"Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis, terima kasih, nama saya disebut terus," seloroh Anies.
Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi. Sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya.
"Ada fasenya. Ada polarisasi, bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik, kalau konflik baru pecah. (Jadi) ada fase," jelas Anies.
"Di kampung-kampung (memang) pada berantem? Enggak tuh. Yang berantem di virtual semua, di WA grup, di sosmed. Di masyarakat biasa-biasa saja, semua bekerja dengan kegiatannya. Nah di mana pecahnya?" lanjutnya.
Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. "Terus kemudian dicarilah kambing hitam," imbuh Anies, seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi.
Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun terutama menjelang pemilu.
"Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih," ungkapnya.
Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Minta Dukungan FPI dan HTI Demi Menang Pilpres 2024, Ternyata Hoaks!
-
Ngotot Petinggi KPK Naikan Status Kasus Formula E Ke Penyidikan, Benarkah Demi Jerat Anies Jadi Tersangka?
-
Rocky Gerung Ingatkan Megawati Sebelum Putuskan Capres PDI P, Singgung Soal Ajaran Soekarno
-
Ingin Main Aman, Jokowi Bakal Depak Menteri NasDem Jika Anies Baswedan Jadi Capres 2024
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!