Suara.com - Wacana pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui pro dan kontra. Pihak yang menentang menilai Anies memicu terjadinya polarisasi dan perpecahan, bahkan sampai dituding bapak politik identitas.
Narasi yang berkembang menyebut Anies sebagai representasi kelompok anti pemerintahan Presiden Joko Widodo, sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai berdiri di sisi sebaliknya.
Namun Anies sendiri ternyata tidak mengerti mengapa dirinya disebut sebagai penyebab terjadinya polarisasi. Anies menilai polarisasi adalah hal yang awam dijumpai di negara demokrasi karena ada perbedaan pendapat yang tidak ditekan pihak sebaliknya.
"Jadi dalam politik, ketika sampai ke tahap pemilihan dan ada 2 pilihan, pasti ada 2 polar. Terus kenapa jadi takut ada dua polar? Mau diganti siapapun juga akan terjadi begitu, namanya juga dua pilihan," ucap Anies, dikutip dari kanal YouTube Total Politik, Selasa (3/1/2023).
Bakal Calon Presiden 2024 yang telah dideklarasikan Partai NasDem itu malah berterimakasih dengan banyaknya pihak yang menudingnya biang kerok perpecahan. Apa alasannya?
"Justru saya merasa ini adalah kampanye gratis, terima kasih, nama saya disebut terus," seloroh Anies.
Anies menekankan tidak ada yang perlu ditakutkan dari polarisasi. Sebab polarisasi merupakan bentuk perbedaan pilihan biasa, apalagi karena situasi ini hanya tergambar di dunia maya.
"Ada fasenya. Ada polarisasi, bila dibiarkan terus akan menjadi friksi, dari friksi jadi konflik, kalau konflik baru pecah. (Jadi) ada fase," jelas Anies.
"Di kampung-kampung (memang) pada berantem? Enggak tuh. Yang berantem di virtual semua, di WA grup, di sosmed. Di masyarakat biasa-biasa saja, semua bekerja dengan kegiatannya. Nah di mana pecahnya?" lanjutnya.
Anies menyayangkan narasi setiap perbedaan pendapat akan menimbulkan polarisasi dan perpecahan. "Terus kemudian dicarilah kambing hitam," imbuh Anies, seolah menyindir orang-orang yang menudingnya mengakibatkan polarisasi.
Menurut Anies, polarisasi sejatinya tidak perlu dikhawatirkan karena pasti terjadi di negara manapun terutama menjelang pemilu.
"Yang penting siapapun yang terpilih maka dia harus membawa kebijakan yang menyatukan, kebijakan yang membawa manfaat bagi semua, kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Sehingga efek dari pemilu itu adalah ditetapkan garis baru pemerintah, orang baru pemerintahan, bukan hukuman kepada yang memilih," ungkapnya.
Pemerintah yang terpilih juga bertanggung jawab untuk menjaga supaya polarisasi yang terjadi tidak melampaui ambang batas hingga berbuntut perpecahan.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan Minta Dukungan FPI dan HTI Demi Menang Pilpres 2024, Ternyata Hoaks!
-
Ngotot Petinggi KPK Naikan Status Kasus Formula E Ke Penyidikan, Benarkah Demi Jerat Anies Jadi Tersangka?
-
Rocky Gerung Ingatkan Megawati Sebelum Putuskan Capres PDI P, Singgung Soal Ajaran Soekarno
-
Ingin Main Aman, Jokowi Bakal Depak Menteri NasDem Jika Anies Baswedan Jadi Capres 2024
-
'Biar Publik yang Menilai' Anies Baswedan Santai Tanggapi Gelagat Penghapusan Jejaknya Sebagai Mantan Gubernur DKI
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?