Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku tidak masalah dengan aksi politisi yang kerap menyambangi pesantren saat menjelang Pemilu.
Ia hanya berpesan dan mewanti-wanti para politisi agar tidak memakai atau membawa nama NU dalam safari politiknya.
Diketahui sebagai organisasi masyarakat atau ormas Islam terbesar, NU memang menjadi daya tarik para politisi yang ingin mencari basis suara. Tidak ayal, kunjungan-kunjungan ke pesantren milik kiai-kiai NU kerap dilakukan.
"Pokoknya jangan pakai atas nama NU lah gitu saja," kata Yahya di kantor PBNU, Rabu (4/1/2023).
Sebelumnya, Yahya juga memperingatkan para politisi atau calon pemimpin maupun wakil rakyat untuk tidak kampanye di tempat ibadah.
Yahya mengatakan tindakan kampanye di tempat ibadah termasuk tindakan yang amat berbahaya.
"Ini berbahaya. Kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali. Tolong jangan, jangan dilakukan, tolong jangan dilakukan," kata Yahya usai audensi dengan komisioner KPU di kantor PBNU.
Yahya mengatakan sudah banyak akibat dari penggunaan politik identitas. Di mana dampak dari politik identitas luar biasa merusak di berbagai kalangan masyarakat dan berbagai negara.
Karena itu, Yahya mewanti-wanti agar tidak ada penggunaan politik identitas, termasuk di dalamnya kampanye di tempat ibadah.
Baca Juga: Gus Yahya: Pemilu Harus Rileks, Jangan Baper-baperan
Menurut Yahya, silakan mencari dan mencita-citakan kemenangan dalam Pemilu, tapi tidak dengan cara berkampanye di tempat ibadah.
"Mari kita jangan ikut ikutan. Pengen menang ya pengen menang tapi jangan pakai cara itu," kata Yahya.
Berita Terkait
-
Gus Yahya: Pemilu Harus Rileks, Jangan Baper-baperan
-
Ketua Umum PBNU Harap Pemilu Tidak Baper-baperan: Tak Halalkan Darah Orang
-
Pemilu 2024, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf Haramkan Politik Identitas dan Kampanye di Masjid
-
Ketum PBNU: Pemilu Jangan Baper-baperan, Apalagi Halalkan Darah Orang!
-
Babak Baru Pernyataan Ridwan Kamil Soal Dana Rp 1 Triliun untuk Nahdlatul Ulama Jawa Barat: BPK dan KPK Diminta Turun Tangan
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Konflik Lahan di Lebak Memanas, DPR Panggil Perusahaan dan KLHK
-
Di Hadapan Buruh, Aher Usul Kontrak Kerja Cukup Setahun dan Outsourcing Dibatasi
-
Aher Terima Curhat Buruh: RUU Ketenagakerjaan Jadi Sorotan, PHK Sepihak Jadi Ancaman
-
Tips Akhir Tahun Ga Bikin Boncos: Maksimalkan Aplikasi ShopeePay 11.11 Serba Hemat
-
Deolipa Tegaskan Adam Damiri Tidak Perkaya Diri Sendiri dalam Kasus Korupsi Asabri
-
Tak Hadir Lagi di Sidang Sengketa Tambang Nikel Haltim, Dirut PT WKS Pura-pura Sakit?
-
Gubernur Pramono Lanjutkan Uji Coba RDF Rorotan Meski Diprotes: Tidak Kapasitas Maksimum
-
Hasto: PDIP Dorong Rote Ndao Jadi Pusat Riset Komoditas Rakyat, Kagum pada Tradisi Kuda Hus
-
Di Rote Ndao, Hasto PDIP Soroti Potensi Wilayah Terluar RI
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah