Suara.com - PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang mendukung sistem Pemilu proporsional tertutup. Berbeda dengan delapan partai politik lain yang telah sepakat menolak sistem tersebut.
Meskipun demikian, nyatanya salah satu partai yang menolak sistem proporsional tertutup, yakni Partai Demokrat mengemukakan jika partainya tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi yang dipegang oleh partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Hal ini dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon melalui akun Twitter-nya @jansen_jsp.
"Kecuali PDIP semua menolak kembali ke tertutup," tulis Jansen seperti dikutip Suara.com pada Senin (9/1/2023).
Jansen menyatakan bahwa meskipun berbeda terkait sistem proporsional tertutup, tapi Demokrat masih menyebut jika PDI Perjuangan tetap kawannya. Hal ini lantaran sejak awal, partai berlogo banteng ini telah konsisten untuk menyuarakan penolakan penundaan Pemilu reguler dan penambahan masa jabatan presiden.
"Namun, soal nilai-nilai demokrasi yang paling prinsipil: PDIP tetap teman kami," ujar Jansen.
"Karena bersama Demokrat, sejak awal PDIP lah yang paling konsisten, suaranya terang dan tegas menolak penundaan Pemilu reguler dan penambahan masa jabatan presiden," pungkasnya.
Cuitan ini pun sontak saja mencuri perhatian dari netizen. Dalam komentarnya netizen justru melontarkan komentar kontra atas cuitan elite Demokrat ini.
"Jansen, PDIP konsisten apanya? Para kadernya banyak yang tidak berakhlak? Kalau diskusi atau debat selalu motong pembicaraan kawan atau lawan? Kalau berbicara banyak melupakan sopan santu atau konsisten kader partainya yang paling banyak korupsi?" tulis netizen.
Baca Juga: 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pakar: Perlawanan Terbuka Pelemahan Demokrasi
"Demokrasi paling prinsipil dan konsisten? Semuanya maunya keinginan mereka, tidak boleh ditantang, tidak boleh bersuara, tidak boleh ada yang lebih hebat," imbuh netizen lain.
"Apa ini artinya KPU kongkalikong sama PDIP? Ketua KPU yang dulu digulirkan wacana ini," kata netizen lain.
"Nama partainya ada demokrasi, tapi usulannya tidak demokrasi," tambah netizen lain.
"PDIP itu yang jargonnya partai wong cilik itu ya," komentar netizen lainnya lagi.
Berita Terkait
-
Tanpa PDI Perjuangan dan Gerindra, 8 Partai Peserta Pemilu Menolak Sistem Ini Termasuk NasDem
-
8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Pakar: Perlawanan Terbuka Pelemahan Demokrasi
-
'Kami Tak Ingin Demokrasi Mundur' Ini Poin Kesepakatan 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup
-
PDIP Hormati Pertemuan 8 Parpol di Dharmawangsa, Sekjen: Bagian dalam Demokrasi
-
Nama Capres yang Diusung PDIP Diumumkan di HUT ke-50? Sekjen Partai: Tunggu Momentum Tepat
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar