Suara.com - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo sudah berembus sejak akhir tahun 2022. Jokowi sendiri terus memberi sinyal tetapi sampai sekarang reshuffle itu tidak kunjung terlaksana.
Hal ini turut disoroti oleh pengamat politik Hendri Satrio. Lewat program Indonesia Lawyers Club, Hensat mengungkap dua dugaan niat terselubung di balik isu reshuffle kabinet yang diduga menyasar Partai NasDem tersebut.
Awalnya Hensat menilai tidak ada yang salah dengan wacana reshuffle kabinet kendati sudah di ujung-ujung periode pemerintahan seperti sekarang.
"Ada pembahasan yang serius itu tentang kepatutan, kewarasan, dan kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan," terang Hensat, dikutip dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Senin (9/1/2023).
"Boleh nggak reshuffle? Boleh, terserah, tapi patut tidak? Waras tidak? Wajar tidak dilakukan reshuffle yang sudah di ujung-ujung?" sambungnya.
Faktor inilah yang membuat Hensat menduga ada niat terselubung di balik isu reshuffle kabinet padahal pemerintahan Jokowi akan berakhir tahun depan.
"Yang pertama, bisa jadi ini ada upaya untuk mengalihkan isu yang lebih besar, yaitu Perppu Cipta Kerja," ujar Hensat.
Sebelumnya Hensat juga mengkritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja yang memang boleh dilakukan oleh Jokowi tetapi seolah tidak mempertimbangkan aspek kepatutan, kewarasan, dan kewajaran dalam melaksanakan pemerintahan.
Selain itu, Hensat menilai ada niat kedua yang hendak dicapai Jokowi lewat wacana reshuffle kabinet ini. "Yang kedua, ini hanya testing the water saja, NasDem goyah nggak," ucap Hensat.
Baca Juga: CEK FAKTA: Lebih Menakutkan dari Jokowi, Gibran Libas Anies Bongkar Kasus Formula E, Benarkah?
Menurutnya bisa jadi Partai NasDem nanti akan tetap diajak berkoalisi oleh PDI Perjuangan, di mana Anies dipasangkan sebagai calon wakil presiden Puan Maharani.
"Itu kalau ternyata NasDem testing the water, mungkin nggak? Bisa saja kan. Di ujung-ujung ternyata, 'Sorry, Nies, karena nggak ada yang lain yang mau join, gimana kalau kamu jadi wakilnya Mbak Puan gitu?'" tandas Hensat.
Berita Terkait
-
Jokowi Terus 'Tunggu Dulu' Soal Reshuffle, Bukti Penyiksaan dan Balas Dendam ke Surya Paloh?
-
Fahri Hamzah Ditangkap Polisi Gegara Hina Anies Baswedan, Benarkah?
-
Elite NasDem 'Pepet' Ganjar Pranowo, Sinyal Surya Paloh Bakal Ditinggal Kader Lagi?
-
Anies dan Jokowi Sering Dibandingkan Soal Jadi 'Petugas Partai', Panda Nababan Beri Komentar Nyelekit
-
Isu Reshuffle Makin Kencang, NasDem: Partai Pengusung Jokowi Juga Punya Hak
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?