Elite NasDem Tepis Isu Anies Tak Akan Lanjutkan IKN: Ide yang Luar Biasa, Dia Harus Mewujudkan, Nggak Bisa Ditawar!

Suara.com - Bakal calon presiden dari Partai NasDem Anies Baswedan sering kali dicap sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Ia bahkan disebut-sebut tak akan melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika terpilih menjadi presiden 2024.

Namun, rumor tersebut telah dibantah oleh Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi. Ia mengungkapkan jika mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum pernah melontarkan pernyataan tidak akan melanjutkan proyek yang telah digagas Jokowi tersebut.

Gus Choi secara terang-terangan juga menyebutkan jika dirinya sangat mendukung adanya IKN. Ia menyebut proyek pembangunan ibu kota baru tersebut merupakan ide yang luar biasa.

"Dia belum pernah menyatakan atau dalam diskusi atau diskusi di internal NasDem, nggak ada, 'Ini harus tidak dilanjutkan'. Tidak, ini harus dilanjutkan namanya IKN, namanya infrastruktur, ini kebutuhan ibu kota kebutuhan kebanggaan bangsa. Nggak bisa ditawar," kata Gus Choi seperti dikutip Suara.com melalui tayangan kanal YouTube Total Politik pada Selasa (10/1/2023).

"IKN itu ide yang luar biasa," sambungnya.

Gus Choi juga menerangkan jika ide pembangunan ibu kota baru ini telah digagas oleh pendahulu, tapi tidak pernah terwujud. Kini, di bawah kepemimpinan Jokowi ide tersebut akhirnya bisa diwujudkan.

"Pak Jokowi mengeksekusi idenya Bung Karno yang harus punya istana sendiri. Kemudian Pak Soeharto juga punya ide punya istana sendiri, ibu kota sendiri," terang Gus Choi.

Lagi-lagi, dengan gamblang Gus Choi mengungkapkan jika dirinya secara penuh mendukung keberlanjutan dari pembangunan IKN.

Namun, persoalan kapan proyek tersebut bisa terselesaikan, menurutnya itu bergantung dengan beberapa hal, termasuk kondisi ekonomi.

Baca Juga: Megawati Diusulkan Maju Capres 2024, Gus Choi Tegas Tolak: Jangan sampai Negarawan Turun Gunung!

"Saya termasuk orang yang terdepan mendukung bahwa ini harus dilanjutkan. Nah persoalan ketika dilanjutkan apakah harus jadi 5 tahun itu, apakah harus jadi 10 tahun itu, itu lihat kondisi ekonomi," terangnya.