Rekam Jejak Jusuf Kalla, Klaim Dirinya Pengusul Pemilu Sistem Proposional Terbuka

Suara.com - Mantan wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengklaim dirinya adalah pengusul pemilu sistem proporsional terbuka pertama di Indonesia. Ini setelah Indonesia selama ini menjalani pemilu sistem proporsional tertutup.

"Dulu kan (pemilu) tertutup ya. Pertama kali yang mengusulkan (pemilu) terbuka saya. Supaya orang mengetahui orang yang dia pilih (dalam pemilu)," kata Jusuf Kalla dalam acara CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (9/1/2023).

Tak hanya itu, mantan pasangan SBY selama 5 tahun menjabat ini mengungkap bahwa pemilu dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup punya kelebihan beserta kekurangannya masing-masing.

Buktinya dari aksi protes delapan partai yang resmi menjadi peserta pemilu, yaitu Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. Delapan partai itu menolak sistem pemilu proporsional tertutup yang didukung PDIP.

Meski demikian, pria yang akrab disapa JK ini mengingatkan bahwa ada juga resiko yang ditimbulkan oleh sistem pemilu proporsional terbuka. Ia pun menganalogikan resiko tersebut dengan 'jeruk makan jeruk'.

"Tapi kemudian timbul negatifnya yang terbuka itu, 'jeruk makan jeruk'," lanjut JK.

Opini JK itu sendiri berkaca pada pengalamannya terjun di dunia politik selama bertahun-tahun. Ia telah mengantongi rekam jejak yang mentereng di dunia pemerintahan.

Bagaimana tidak, mantan wakil presiden Indonesia ini sudah menjabat dua periode dengan dua pasangan berbeda, yaitu Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi. 

JK diketahui lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942 silam. Sebelum masuk ke dunia pemerintahan, JK memang telah aktif di berbagai organisasi dan juga memegang beberapa jabatan strategis.

Baca Juga: Perludem: Alokasi Kursi DPR dan DPRD Provinsi di Jawa dan Luar Jawa Harus Didistribusikan Secara Proporsional

Hingga saat terpilih sebagai wakil presiden, ia tercatat pernah menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) pada Munas PMI ke XIX periode 2009-2014 dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) dalam Muktamar VI DMI untuk periode 2012-2017.

Selain terjun di dunia pemerintahan, JK juga menjalani bisnis dengan perusahaan Kalla Group. Bisnis keluarga Kalla ini meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri.

Tahun 1968, dia menjadi CEO dari NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Hadji Kalla berkembang dari sekadar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi.

Sepak terjang JK di dunia pemerintahan pun dimulai sejak ia terpilih sebagai wakil presiden mendampingi SBY pada periode 2004-2009. Seusai menyelesaikan jabatannya sebagai wapres selama 1 periode, JK pun akhirnya mencalonkan diri sebagai capres di tahun 2009.

Ia pun maju menjadi capres didampingi oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapres. Namun, ia kalah dari pasangan SBY dan Boediono.  

JK sempat duduk di pemerintahan sebagai menteri perdagangan, meski tak sampai satu tahun, yaitu sejak Oktober 1999 hingga Agustus 2000. Pada 2001 hingga 2004, ia dipercaya Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (Menko Kesra).  

Selain aktif di bidang politik, serta bisnis industri dan sosial, JK juga terkenal sebagai tokoh jitu dalam menyelesaikan konflik di Indonesia. Tangan dinginnya dipercaya mampu memadamkan konflik.  

Sosoknya berperan dalam penyelesaian kerusuhan sosial di Poso (Sulawesi Tengah) pada 2001 dan 2002, serta Ambon (Maluku) pada 2002. Dia juga yang menjadi juru damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005 lalu.

JK juga sempat turun langsung meredakan kerusuhan di Kalianda, Lampung, 2012.

Atas perannya menjadi penengah di antara pihak-pihak yang berkonflik itu, dia mendapat gelar kehormatan doktor honoris causa (HC) bidang perdamaian dari Soka University, Jepang pada 2 Februari 2009.

Gelar yang sama untuk bidang yang sama juga disematkan padanya oleh Universitas Syah Kuala, Aceh pada September 2011. JK  juga diberi gelar doktor HC oleh Universiti Malaya, Malaysia pada 2007.

JK juga meraih gelar doktor HC bidang pendidikan kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia pada 2011 dan doktor HC bidang ekonomi politik Universitas Hasanuddin, Makasar pada 2011.

Begitu pula gelar doktor HC di bidang pemikiran ekonomi dan bisnis juga diterimanya dari Universitas Brawijaya, Malang pada pada 2011. Ditambah serta doktor HC bidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 Februari 2013.  

Adapun riwayat pendidikan JK adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan The European Institute of Business Administration, Perancis.

Kontributor : Dea Nabila