Suara.com - Para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah merayakan hari ulang tahun (HUT) partainya yang ke-50 dengan acara perayaan yang digelar di di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).
Meski sebelumnya Puan Maharani meminta maaf tak mengundang pihak dari partai politik lain, namun acara tersebut dihadiri oleh ribuan kader yang disambut oleh Satgas Cakra Buana. Para kader tampak kompak menyanyikan yel-yel penyemangat menyambut HUT emas partai berlambang banteng moncong putih itu.
Sosok Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi juga tampak menghadiri acara tersebut.
"Ibu Megawati Soekarnoputri dengan didampingi oleh seluruh jajaran DPP menghadirkan suatu tamu yang istimewa, kader partai yang telah digembleng dari bawah yang sekarang menjadi presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto,
Sederet pejabat yang hadir di HUT ke-50 PDIP
Tak hanya Presiden Jokowi, acara tersebut juga diramaikan oleh beberapa pejabat ternama dari sosok eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama hingga sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Ahok - Eks Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak menghadiri acara tersebut. Adapun Ahok tertangkap kamera duduk di belakang barisan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi. Ahok tampil mengenakan baju merah senada dengan warna kebanggaan PDIP.
Heru Budi Hartono - Pj Gubernur DKI Jakarta
Baca Juga: Enggan Umumkan Capres PDIP, Megawati: Urusan Gue
Berbalut kemeja batik, Heru Budi Hartono Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta terpantau hadir memeriahkan acara tersebut dan duduk di barisan depan.
Ganjar Pranowo - Gubernur Jawa Tengah
Meski sempat dinilai sedang mengalami keretakan hubungan dengan sosok ketua umum partai, Ganjar Pranowo tetap hadir dalam acara tersebut.
Ollu Dondokambey - Gubernur Sulut
Tak hanya Ganjar, pemimpin daerah lainnya yakni Gubernur Sulut Ollu Dondokambey mendatangi acara meriah itu.
Gibran Rakabuming Raka - Wali Kota Surakarta
Berita Terkait
-
Enggan Umumkan Capres PDIP, Megawati: Urusan Gue
-
Disebut Memiliki Perjuangan yang Sama Seperti Anwar Ibrahim, Prabowo Didoakan Jadi Presiden 2024
-
Patuhi Instruksi Megawati, Kader Partai Harus Turun dan Bantu Rakyat, Ganjar: Siap Laksanakan
-
Megawati: Banyak yang Ndak Senang Saya, Tapi Kalau Sudah Perlu Ngaku Bersahabat
-
Ramai Wacana Megawati Nyapres di 2024, Pakar Hukum Tata Negara: Bahkan Bisa 2 Periode
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional