Suara.com - Pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri masih menjadi perbincangan. Lantaran dalam pidatonya dianggap merendahkan presiden.
Pidato yang dilakukan pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023) itu menyisakan berbagai kode-kode politik tertentu. Megawati bahkan dianggap meremehkan Presiden Joko Widdo yang menyebut 'kasihan' pada kadernya itu.
Hal ini juga disorot oleh politikus senior, Abdillah Toha melalui akun Twitternya.
"Profesor Megawati. Pada ultah PDIP ke 50, hampir seluruhnya memuji dirinya, sambil meremehkan orang lain termasuk kepala negara kita yang hadir," ungkap Abdillah Toha pada akun Twitternya, Rabu (11/1/2023).
"Juga berkali-kali memerintahkan hadirin bertepuk tangan," imbuhnya.
Abdillah Toha menyebutkan bahwa dia prihatin dengan partai terbesar yang ketua umumnya tak pernah diganti.
"Nasib negeri ini punya pemimpin sebuah partai terbesar yang tidak pernah diganti," tambahnya.
Cuitan mantan penasihat wakil presiden itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet.
"Jika besok kita sudah tua pasti akan seperti itu juga, romatika masa muda ketika masih cantik dan ganteng akan paling sering kita ungkapkan kepada orang lain," komentar warganet.
"Mungkin dia sudah memasuki fase orang sepuh yang suka dengan memutar kembali kaset masa lalu pada bagian yang disenanginya, terutama yang membuat dia bangga," imbuh warganet lain.
"Beliaulah yang berperan mendorong Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini, di mana banyak sekali progres ke arah yang positif yang telah terjadi hingga saat ini," tambah lainnya.
"Makanya presiden dibatasi 2 periode, kalau lebih godaan kekuasaan sangat berat. Tidak semua orang kuat," tulis warganet di kolom komentar.
"Bisa-bisanya pemimpin PDIP yang jadi panutan para anggotanya mengeluarkan selera humor yang merendahkan kepala negara di depan publik? Apakah tidak ada kata-kata lain yang lebih bijak?" timpal lainnya.
Megawati: Jokowi Kasihan Tanpa PDIP
Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Berita Terkait
-
Kabar Buronan KPK Harun Masiku Disembunyikan Megawati Cs, Benarkah?
-
Roasting Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno, Kiky Saputri Pakai Jurus Megawati Soekarnoputri: Ini Hak Prerogatif Saya Itu Urusan Gue
-
Tak Dapat Tumpeng dari Megawati, Ade Armando Sebut Ganjar Pranowo 'Dimarginalkan' PDIP: Mengenaskan Banget!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta