Suara.com - Pengamat Politik Zaki Mubarak menilai PDI Perjuangan akan mengalami kerugian besar jika tak segera mendeklarasikan nama capres mereka.
"Mesin partai jadi terlambat bekerja jika diumumkan menit-menit akhir,” ujar Zaki, Kamis (12/01/2023).
Menurutnya, PDIP memerlukan waktu dalam pelumasan yang efektif supaya jaringan dan mesin-mesin partainya bekerja. Padahal, menurutnya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sudah mulai bergerak untuk Pemilu 2024.
"Sementara itu, mesin politik Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mulai bergerak,” tuturnya.
Zaki mengingatkan bahwa Anies dan Prabowo sudah aktif melakukan safari politik ke daerah-daerah di Indonesia. Kendati demikian, Zaki menyebut ada keuntungan PDIP jika mengusung capresnya telat.
“Akan tetapi, ada apula keuntungannya, yakni meminimalisir kampanye hitam. Sebab, kedua tokoh tersebut bisa menjadi sasaran lantaran sudah mulai bergerak,” kata Zaki.
Menurut Zaki, Megawati juga sudah memberikan sinyal yang jelas yaitu dengan mengusung kader PDIP sebagai capres.
"Dengan demikian, tidak akan ada perjanjian Batu Tulis kedua," ucapnya.
Selain itu, Zaki juga menduga PDIP sedang kesulitan membangun koalisi. Oleh sebab itu, menurutnya, campur tangan Presiden Joko Widiodo (Jokowi) menjadi penting.
Baca Juga: 4 Profil Tokoh yang di-Endorse Jokowi Jadi Capres, Ada Prabowo hingga Ganjar
"Jokowi bisa menekan 3 parpol di KIB agar berkoalisi. PDIP bisa jika memutuskan maju sendiri tanpa berkoalisi," ujar Zaki.
Seperti yang diketahui, Megawati saat ini masih menahan untuk tak mendeklarasikan capresnya meski dikabarkan sudah mengantongi nama jagoannya yang hendak diajukan.
Saat HUT ke-50 PDIP, Megawati pun menegaskan bahwa urusan capres ada di tangannya dan tak tergoda untuk mengumumkan nama kandidat meski tahu sudah ditunggu-tunggu.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
4 Profil Tokoh yang di-Endorse Jokowi Jadi Capres, Ada Prabowo hingga Ganjar
-
Emoh Maju Lagi di Pilpres 2024, Wapres Ma'ruf Amin: Saya Sudah Tua
-
Anies Baswedan Diganggu Isu Dugaan Korupsi Bansos Pemda DKI, Relawan: KPK Silakan Usut
-
Berani Sentil Nasib Presiden Depan Kader PDIP, Megawati Dinilai Tengah Tekankan Kewenangannya di Atas Jokowi
-
Jokowi Lebih Tegang saat HUT ke-50 PDIP, Burhanuddin Muhtadi: Megawati Punya Power Kuat
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
CELIOS Soroti Pendamping Presiden dalam Kunjungan Luar Negeri, Dinilai Abaikan Peran Diplomat
-
Sejarah Panjang Program Nuklir Iran dan Ketegangan dengan Amerika Serikat dari 1967 - 2026
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Megawati: Saya Bukan Musuh Prabowo!
-
PDIP Tegaskan Tutup Buku dengan Jokowi: Mau Pakai Jaket PSI, Itu Urusannya
-
Bos Blueray Akui Beri Rp 21 Miliar ke Dirjen Bea Cukai, KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan
-
Bahaya Konflik Kepentingan di Balik Dana Pribadi Prabowo untuk Diplomasi Luar Negeri
-
Pangi Syarwi: Kalau Bicara Gibran Lihat Jokowi di Belakangnya, Bisa Jadi Dia Presiden Malam Kan
-
Mendagri Apresiasi Stabilitas Inflasi Mei 2026, Minta Daerah Waspadai Kenaikan Minyak Goreng
-
Bukan Negara Kerajaan, Gaya Prabowo Soal Urusan Privat dan Negara Tuai Kritikan