Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”.
Sesuai agenda, Rakornas ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri 4.551 undangan dan peserta dari pemerintah pusat hingga daerah. Gelaran ini akan berlangsung di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa (17/1/2023).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan mengatakan, kepala daerah beserta anggota Forkopimda berperan penting dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian inflasi di daerah. Meski perekonomian Indonesia saat ini terbilang stabil, kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya tetap perlu dilakukan.
”Atas pertimbangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri memandang perlu dilakukan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023,” terang Benni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/1/2023).
Dalam kesempatan itu, kata Benni, Presiden akan memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah dan anggota Forkopimda mengenai kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Selain arahan Presiden, Rakornas juga akan menyuguhkan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari menteri, pimpinan lembaga, hingga kepala daerah.
Berbagai isu akan dibahas dalam Rakornas tersebut, di antaranya upaya penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah, percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19 menuju endemi, penurunan angka stunting dan kemiskinan di daerah hingga peningkatan pelaksanaan jaring pengaman sosial.
Benni berharap, gelaran tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pemban
Berita Terkait
-
Kacau! Inflasi Argentina Sama Melesatnya Seperti Karir Lionel Messi
-
Kemendagri Raih Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022 dengan Nilai 88,91
-
Harga Emas Terbang ke Level Tertingginya Dalam 8 Bulan Terakhir
-
Penduduk Terus Bertambah, BSKDN Kemendagri Ingatkan Pemda Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
-
Sekjen Kemendagri Minta Daerah Tingkatkan Penggunaan SIPD
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT
-
Dipicu Masalah Asmara! Caddy Golf di Tangerang Dianiaya: Kepala Sobek, Kening dan Bibir Lebam-lebam
-
Lima Hari Baru Bersih, 55,7 Ton Sampah Diangkut dari Kali Gendong Muara Baru
-
MTQ Nasional XXXI Hadir di Jateng, Usung Semangat Harmoni Menuju Indonesia Emas
-
Skandal Proyek Fiktif Rp16 Miliar: Kejati DKI Kembali Seret Dua Pegawai Kementerian PU ke Tahanan