Suara.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
"Koordinasi sudah, selalu koordinasi," kata Fadil kepada wartawan di kawasan Jakarta Timur pada Sabtu (14/1/2023).
Dia mengemukakan, Polda Metro Jaya akan mengikuti kebijakan yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta.
"Nanti kami ikutin saja alur yang ada di pemerintah provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan dengan DPRD," ujarnya.
"Sekarang kan belum. Baru wacana kan," ujarnya.
Merujuk pada draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) pemerintah DKI Jakarta mewacanakan penerapan jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan. Rencananya diterapkan pada pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo sebelumnya mengatakan, regulasi ERP telah masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2022. Mereka sudah menjadikan ERP sebagai prioritas untuk dikerjakan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahkan sudah melakukan Focus Group Discussion untuk membahasnya. Salah satu hasilnya, mewajibkan penyelesaian Perda sebelum menggelar lelang ke pihak ketiga.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan pembahasan jalan berbayar elektronik atau ERP. Sejauh ini, diperkirakan harga yang akan diberikan pada pengendara untuk melewati ruas jalan tertentu berkisar Rp5.000 sampai Rp9.000.
Baca Juga: Jalan Berbayar Jakarta ERP Mulai Kapan? Info Lengkap Jadwal, Tarif, Daftar Lokasi
Perkiraan tarif ERP ini juga sudah tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE) yang sudah diberikan ke DPRD DKI. Berikut rencana 25 jalan yang akan menerapkan ERP:
- Jalan Pintu Besar Selatan.
- Jalan Gajah mada.
- Jalan Hayam Wuruk.
- Jalan Majapahit.
- Jalan Medan Merdeka Barat.
- Jalan Moh Husni Thamrin.
- Jalan Jenderal Sudirman.
- Jalan Sisingamaraja.
- Jalan Panglima Polim.
- Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang).
- Jalan Suryopranoto.
- Jalan Balikpapan.
- Jalan Kyai Caringin.
- Jalan Tomang Raya.
- Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto).
- Jalan Gatot Subroto.
- Jalan MT Haryono.
- Jalan DI Panjaitan.
- Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan).
- Jalan Pramuka.
- Jalan Salemba Raya.
- Jalan Kramat Raya.
- Jalan Pasar Senen.
- Jalan Gunung Sahari.
- Jalan HR Rasuna Said.
Berita Terkait
-
Jalan Berbayar Jakarta ERP Mulai Kapan? Info Lengkap Jadwal, Tarif, Daftar Lokasi
-
Ada Tujuh Tahapan Pembahasan ERP, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Akan Berbincang Bersama Pemerintah Pusat
-
Bila ERP Diberlakukan, Hasilnya Diusulkan untuk Meningkatkan Kualitas Transportasi Umum
-
Dishub DKI Usul Tarif ERP hingga Rp 19 Ribu, Heru Budi: Masih Perlu Dibahas dengan Pusat
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI