Suara.com - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali menyoroti ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Jokowi saat HUT ke-50 PDIP.
Effendi menyampaikan bahwa pidato Megawati bisa saja diartikan bahwa sang Ketum PDIP itu tengah menunjukkan kekuatan atau power lebih kuat daripada Presiden Jokowi.
Dia pribadi juga mulanya mengaku kaget dengan ucapan Megawati yang mengasihani nasib Jokowi jiak tanpa PDIP di hadapan ribuan kader.
"Saya sendiri pada waktu awalnya melihat, ups ini di acara seperti ini ya banyak orang-orang pintar yang juga ada di situ kadang-kadang bahasa ibu Megawati juga terpotong-potong lompat-lompat," kata Effendi dikutip Suara.com dari tayangan Metro TV, Minggu (15/01/2023).
Kendati demikian, Effendi menyampaikan akhirnya bisa menikmati setelah menonton kembali video pidato Megawati secara utuh, meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip.
Seperti pesan Megawati untuk mengedepankan kepentingan bangsa ketika seseorang menjadi presiden.
"Misalnya kan ada yang mengatakan, ketika Anda menjadi presiden maka kepentingan kelompok atau partai berhenti dan yang akan menjadi pengabdian Anda adalah kepentingan bangsa," tutur Effendi.
Selain itu, Effendi juga menyebut ucapan Megawati merupakan sentilan bagi Jokowi yang seolah memberikan kode kepada capres tertentu.
"Bisa dianggap sebagai sentilan dan saya rasa bapak Jokowi menjawabnya dengan baik dengan dua hal," jelas Effendi.
Baca Juga: Jalan Bareng Kaesang dan Jokowi, Erina Gudono Tentang Tas Impor Mewah Seharga Rp 84 Juta!
Effendi menilai Jokowi tampak berubah dengan menyebut Megawati adalah sosok yang berhati-hati dan tidak grusah grusuh. Misalnya, Jokowi sempat memberikan sinyal saat HUT Golkar.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga mnyebut pidato Mega bisa ditafsirkan bahwa putri Soekarno itu tengah menekankan kewenangannya lebih besar daripada Jokowi.
"Pernyataan tersebut mengesankan bahwa ibu Mega itu di atas posisi pak Jokowi. Tentu dalam konteks hubungan kader dan ketua umum, ibu Mega di atas pak Jokowi karena pak Jokowi adalah petugas partai kader PDI Perjuangan yang ditugaskan sebagai Presiden Republik Indonesia," imbuhnya.
Akan tetapi, Burhanuddin mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah semata-mata kader, namun juga kepala negara dan kepala pemerintahan.
Tak hanya itu, Megawati juga menegaskan bahwa persoalan mengenai penentuan capres adalah masalah yang dia urus.
Burhanuddin menilai Megawati sedang mengingatkan kepada semua hadirin termasuk Jokowi, bahwa soal pencapresan menjadi hak prerogatifnya sebagai ketua umum.
Berita Terkait
-
Jalan Bareng Kaesang dan Jokowi, Erina Gudono Tentang Tas Impor Mewah Seharga Rp 84 Juta!
-
Temani Presiden Jokowi Kunjungan ke PIK, Outfit Sederhana Erina Gudono Ternyata Hampir Rp100 Juta
-
Rebutan Tiket Capres PDIP Bikin Puan Maharani Tidak Akur sampai Hobi Sindir Ganjar Pranowo?
-
Rizal Ramli Kuliti Jokowi, Image Merakyat Ternyata Cuma Dusta: Dia Pengabdi Oligarki, Keterlaluan!
-
Puan Maharani Tak Diberi Karpet Merah Meski 'Putri Mahkota' PDIP: Capres Tidak Harus Saya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe
-
Usman Hamid Sebut Soeharto Meninggal Berstatus Terdakwa: Sulit Dianggap Pahlawan
-
Ini Pertimbangan MKD Cuma Beri Hukuman Ahmad Sahroni Penonaktifan Sebagai Anggota DPR 6 Bulan
-
MKD Jelaskan Pertimbangan Adies Kadir Tidak Bersalah: Klarifikasi Tepat, Tapi Harus Lebih Hati-hati
-
Dinyatakan Bersalah Dihukum Nonaktif Selama 6 Bulan Oleh MKD, Sahroni: Saya Terima Lapang Dada
-
Ahmad Sahroni Kena Sanksi Terberat MKD! Lebih Parah dari Nafa Urbach dan Eko Patrio, Apa Dosanya?
-
MKD Ungkap Alasan Uya Kuya Tak Bersalah, Sebut Korban Berita Bohong dan Rumah Sempat Dijarah