Suara.com - Ijtima Ulama Nusantara yang diselanggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan mandat kepada Muhaikin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024. Lantas bagaimana tanggapan Gerindra yang merupakan rekan koalisi PKB?
Diketahui, Partai Gerindra juga sudah memiliki Prabowo Subianto yang akan dicalonkan sebagai presiden pada 2024.
Menanggapi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara, Ketua Harian Gerindra Dasco pertama-tama mengapresiasi pelaksanaan dan hasil dari Ijtima. Ia menilai Ijtima Ulama Nusantara tentu akan memperkuat internal PKB.
Tetapi terkait keputusan Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan Cak Imin sebagai pemimpinan nasional 2024, tentu hal itu akan menjadi pertimbangan Gerindra terutama oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.
Prabowo tidak sendirian dalam menimbang hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara.
"Tentunya apapun keputusan-keputusan atau tuntutan yang diminta oleh ulama-ulama yang ada itu tentunya akan menjadi pertimbangan dua orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin yang memang sudah melakukan kerja politik dengan menandatangani perjanjian kerja sama," ujar Dasco.
Sebab hal terkait capres dan cawapres dari koalisi menjadi urusan Prabowo bersama dengan Cak Imin.
"Di mana capres-cawapres akan ditentukan bersama oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," ucap Dasco.
Rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara
Baca Juga: Ijtima Ulama Nusantara Beri Mandat Cak Imin jadi Pemimpin Nasional 2024
Ijtima Ulama Nusantara telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menjadi pemimpin nasional 2024.
Mandat itu tercantum dalam poin ketiga hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara. Diketahui Ijtima Ulama Nusantara sebelumnya diselenggarakan PKB pada 13-14 Januari 2023 di Hotel Millenium, Jakarta.
"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara dari keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).
Selain memberikan mandat tersebut, Ijtima sekaligus memberikan Muhaimin atau Cak Imin hak untuk mengambil keputusan terkait PKB.
"Dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," lanjut bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara poin ketiga.
Berikut kesepakatan lengkap yang menjadi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:
Berita Terkait
-
Ijtima Ulama Nusantara Beri Mandat Cak Imin jadi Pemimpin Nasional 2024
-
Partai Demokrat Diwanti-wanti Jangan Seperti Prabowo: Dibenci dan Ditinggalkan Pemilihnya
-
Pernah Ejek Jokowi Tukang Andong Jadi Presiden, Prabowo Subianto Dibalas Cukup Dijadikan Menteri
-
Jelang HUT Partai, Sekjen Gerindra Instruksikan Kader Pasang Bendera Prabowo Presiden 2024
-
Cak Imin Disebut Bebek Liar, Rocky Gerung: Cari Kandang Aman di NU
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
Kejagung Tetapkan 3 Orang Jaksa jadi Tersangka Perkara Pemerasan Penanganan Kasus ITE
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel