Usut Kasus Lukas Enembe, KPK Buka Peluang Dalami Dugaan Korupsi Dana Otsus Papua

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan berhenti pada kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.  KPK juga akan menelisik dugaan korupsi dana otonomi khusus atau otsus Papua.

"Terkait dengan hal itu (dugaan korupsi dana otsus) kami pastikan KPK tidak berhenti pada informasi dugaan suap dan gratifikasi, terkait infrastruktur ketika dia menjabat sebagai gubernur. Kami pastikan juga terus kembangkan informasi dan data lainnya," kata Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Senin (16/1/2023).

Di samping itu, KPK juga mengembangkan kasus ini ke dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang diduga dilakukan Lukas Enembe. Pada kasus ini, KPK beberapa waktu lalu melakukan penyitaan emas batangan hingga mobil mewah yang nilainya mencapai Rp4,5 miliar.

Guna mendalami dugaan itu, KPK melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saski. "Makanya kemudian kan kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk hari ini kami juga lakukan pemeriksaan saksi," ujar Ali.

"Ke depan juga masih terus,  kemudian kami lanjutkan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti untuk terus mengembangkan fakta-fakta yang sebelumnya kami peroleh," sambungnya.

Lukas Enembe Ditahan

Pada Selasa (10/1) lalu, KPK akhirnya menangkap Lukas Enembe di Papua. Penangkapan dilakukan setelah Lukas jadi tersangka pada September 2022.

Usai ditangkap, dia langsung dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dua hari dirawat dengan status penahanan pembantaran, Lukas akhirnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (12/1).

Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Rijatono Lakka selaku Direktur PT TBP. Hal itu untuk mendapatkan tiga proyek pembangunan di Papua senilai Rp 41 miliar.

Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Lukas Enembe Dibantu Petugas Pakai Popok, KPK Membantah: Dia Sehat dan Ikut Olahraga

Temuan KPK, Lukas juga disebut menerima gratifikasi Rp 10 miliar dari sejumlah pihak yang diduga masih berkaitan dengan sejumlah proyek APBD provinsi Papua.