Suara.com - Politisi Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, secara tegas menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilu Legislatif 2024. Menurutnya, sistem pemilu tersebut hanya akan menghasilkan wakil rakyat yang tidak berkualitas.
Meski masih menjadi perdebatan, Inas menilai bahwa sistem proporsional tertutup dalam Pemilu membuat rakyat tak tahu soal anggota legislatif yang akan mengisi parlemen nantinya lantaran mereka hanya akan mencoblos partai politik saja, bukan calon legislatif.
"Upaya untuk mengkangkangi suara rakyat untuk merebut kekuasaan sebesar-besarnya hanya bisa dilakukan dengan cara memilih wakil rakyat dalam bentuk gelondongan yakni memcoblos partai, sehingga rakyat dipaksa untuk membeli kucing dalam karung," kata Inas, Senin (16/1/2023).
Selain itu, sistem tersebut juga berpotensi menghasilkan wakil rakyat yang hanya akan menuruti kemauan partai, bukan publik.
Dengan sistem proporsional terbuka saja, menurut Inas, partai politik masih bisa menganulir pilihan rakyat dengan mengganti anggotanya yang terpilih diparlemen melalui pergantian antarwaktu. Apalagi jika pemilihan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.
"Apalagi, dengan sistem proporsional tertutup, maka yang akan duduk di DPR/DPRD kelak adalah kader-kader kerbau yang dicokok hidungnya untuk dikendalikan secara absolut oleh pimpinan partai politik semata," ujar Inas.
Meski kader sudah dididik oleh partai politik, tapi menurut Inas sistem proporsional tertutup ini mengabaikan kualitas parlemen dan kepentingan rakyat karena akan diisi oleh caleg yang tunduk pada parpol.
"Dengan kondisi tersebut, maka kualitas DPR walaupun akan diisi oleh kader yang sudah dididik oleh partai politik, tapi akan memiliki mentalitas jongos, karena mereka bisa duduk di DPR/DPRD bukan karena upaya sendiri, melainkan hadiah dari pimpinan partai," kata Inas.
8 Partai Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Baca Juga: Surya Paloh Tegaskan Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Lebih Demokratis!
Minggu (8/1), delapan elite parpol bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu.
Kedelapan fraksi parpol yang menyatakan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup tersebut yaitu Partai Golkar, PKB, Partai Demokrat, PPP, Partai NasDem, PAN, dan PKS.
Sementara itu, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi
Berita Terkait
-
Surya Paloh Tegaskan Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka: Lebih Demokratis!
-
Tahap Seleksi Panwaslu Desa Pemilu 2024, Cek Jadwal dan Syaratnya
-
Pengamat UGM Sebut Diskursus Pemilu 2024 Masih Terjebak pada Isu Figur Bukan Program
-
Antisipasi Lonjakan DPT, KPU Bandung Barat Lakukan Hal Ini
-
Pemilu 2024, Partai Buruh Punya Target Besar, Apa?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terkini
-
Tim Forensik Polri Sita Barang Bukti Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati, Termasuk CCTV
-
Puncak Musim Hujan Masih Berlangsung, Gubernur Sumbar Imbau Warga Waspadai Bencana Susulan
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
Pemerintah Sepakat Lindungi PMI, KemenP2MI Teken Perjanjian Kerja Sama dengan Para Mitra Strategis
-
5 Masalah yang Diselesaikan Dasco di Panggung Politik 2025
-
Ulama Aceh Desak Pemerintah Susun Peta Jalan Pemulihan dan Penetapan Status Bencana Nasional
-
DPR Minta Pemerintah Jangan Remehkan Peringatan BMKG soal Bibit Siklon 93S
-
Kemenhut Selidiki Praktik 'Pencucian Kayu Ilegal' di Lokasi Banjir Sumatra Utara
-
Kemenhut Bongkar Dugaan Pencucian Kayu Ilegal di Sumut, Penyidikan Menyeret Sejumlah Pemilik PHAT
-
Geruduk KPK, Warga Pati Teriak Minta Bupati Sudewo Pakai Rompi Oranye Korupsi Rel Kereta