Suara.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi terus mengingatkan para pemangku kepentingan, baik itu para pejabat sekelas menteri, elit politik hingga kepala daerah di seluruh Indonesia untuk selalu menjaga stabilitas politik menjelang Pemilu 2024.
Peringatan Presiden Jokowi ini semata-mata untuk menjaga stabilitas keamanan di tahun politik. Pasalnya, jika stabilitas keamanan terganggu akibat dari pengarahan isu politik yang liar bisa berpengaruh pada peningkatan ekonomi nasional.
Pengamat politik dari Universitas Multimedia Nusantara Silvanus Alvin mengatakan, peringatan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik itu sangat penting, karena momen Pemilu sangat emosional dan itu berpengaruh besar buat stabilitas politik, keamanan hingga ekonomi.
“Menurut saya, menjaga stabilitas politik itu penting karena pemilu yang terlalu emosional malah akan membuat instabilitas politik. Dampak dari instabilitas politik kerap membawa pengaruh yang kurang baik terhadap ekonomi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (18/1).
Peringatan ini juga, kata Alvin semata-mata untuk menghindari para kepala daerah tidak menggunakan politik identitas, baik Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) di Pemilu 2024 nanti, karena jika hal itu dilakukan para kepala daerah maka akan berpengaruh besar buat persatuan bangsa.
“Lebih jauh, Jokowi tidak hanya menyasar pada dampak terhadap ekonomi nasional. Jokowi berusaha mengantisipasi kejadian-kejadian terkait SARA yang dapat mengancam persatuan bangsa juga,” ucapnya.
Menurut Alvin, langkah Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik tak lepas dari cara presiden memastikan kepatuhan kepala daerah kepada pemerintah pusat, khususnya kepada presiden dalam menjalankan arahan-arahan krusial untuk kepentingan bangsa.
“Kemudian, Jokowi mau menjaga agar proses transisi dari pemerintahannya ke berikut bisa berjalan mulus. Dari sisi kepemimpinan, ini menjadi ujian bagi Jokowi apakah kepala daerah masih mau dengar atau tidak,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Alvin, Presiden Jokowi ingin semua pemerintahan baik kepala daerah hingga pemerintah pusat memiliki visi yang sama, yakni menghadirkan kedamaian di tahun politik agar tidak terjadi gesekan seperti Pemilu sebelumnya.
“Betul, jadi Jokowi mau pemerintahan itu punya satu visi dari pusat hingga daerah bahwa stabilitas politik bangsa yang harus diutamakan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta seluruh kepala daerah ikut mengantisipasi masalah stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024.
“Saya minta betul-betul, saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas,” tegasnya.
Selain kepala daerah, Jokowi juga mengingatkan kepada TNI dan Polri agar tidak menyentuh politik praktis. “Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. 'Salah siapa ini, salah siapa ini',” imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!
-
Hari Pertama Operasi Zebra 2025, Akal-akalan Tutup Plat Pakai Tisu Demi Hindari ETLE
-
Anak Legislator di Sulsel Kelola 41 SPPG, Kepala BGN Tak Mau Menindak: Mereka Pahlawan