- Aksi demonstrasi direncanakan melalui grup WhatsApp sejak 5 Agustus 2025 oleh grup KPR-Depok dan Pembangkang Oligarki.
- Menjelang aksi 25 Agustus, konsolidasi teknis dilakukan di Depok, membahas logistik termasuk potensi bahan berbahaya seperti molotov.
- Kekhawatiran muncul karena adanya isu peretasan admin, pesan berantai mengenai dalang kepolisian, dan pembajakan ponsel aktivis.
Suara.com - Komisi Pencari Fakta menyebut aksi demonstrasi pada Agustus 2025 terbentuk melalui perencanaan di sejumlah grup WhatsApp. Grup percakapan tersebut mulai dibuat pada 5 Agustus 2025 untuk merencanakan aksi damai pada 25 Agustus 2025.
Peneliti KPF, Ravio Patra, mengatakan bahwa pada awal Agustus terdapat dua grup WhatsApp yang memantik pergerakan masyarakat. Kedua grup tersebut bernama KPR-Depok (Ksatria Pembela Rakyat) dan Pembangkang Oligarki.
EKSKLUSIF SUARA: CINTA DAN JARI YANG PATAH DI UTARA JAKARTA
Dalam grup WhatsApp Pembangkang Oligarki, sempat digulirkan rencana pertemuan virtual melalui Google Meet.
“Pada 7 Agustus 2025, Khariq Anhar bergabung ke dalam grup WhatsApp KPR-Depok (Ksatria Pembela Rakyat). Pada hari yang sama, akun Instagram @GejayanMemanggil mengunggah logo Gejayan Memanggil yang dimodifikasi dengan simbol Jolly Roger dari serial One Piece,” kata Ravio.
EKSKLUSIF SUARA: BOCAH-BOCAH DI SARANG POLISI: ASAL TANGKAP PERKARA AKSI AGUSTUS
Setelah itu, bermunculan grup WhatsApp serupa yang menyuarakan perlawanan terhadap pemerintahan, salah satunya komunitas Pasukan Revolusi Jolly Roger.
Namun, salah satu admin grup tersebut dilaporkan mengalami peretasan atau doxing akibat keterlibatannya dalam perencanaan yang dibahas di dalam grup WhatsApp tersebut.
Hingga akhirnya, pada 21 Agustus 2025, Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dengan membawa spanduk bertajuk Indonesia Sold Out. Sekitar 1.145 personel kepolisian dikerahkan dan aksi berlangsung damai tanpa tindakan represif.
Baca Juga: KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
EKSKLUSIF SUARA: BUKU PUTIH KAUM ANARKIS
Selanjutnya, pada 22 Agustus 2025, muncul poster dan video berbasis kecerdasan buatan (AI) dengan narasi kemarahan dan delegitimasi lembaga negara, terutama DPR RI.
Rencana aksi pada 25 Agustus kemudian kembali disebarkan melalui grup WhatsApp KPR-Depok, namun saat itu hanya sembilan orang yang menyatakan bersedia mengikuti aksi.
Rencana tersebut meluas setelah tautan grup WhatsApp KPR-Depok dibagikan ke grup Pasukan Revolusi Jolly Roger. Pada 24 Agustus 2025, akun Instagram @GejayanMemanggil mengunggah seruan aksi 25 Agustus 2025 yang memuat sembilan tuntutan.
“Anggota grup KPR-Depok (Ksatria Pembela Rakyat) dan Pasukan Revolusi Jolly Roger menggelar konsolidasi di tempat usaha milik Abdul Ghofar Dwi Prawira alias Kenji di Pancoran Mas, Depok. Pertemuan ini membahas persiapan teknis aksi, termasuk logistik seperti masker, perlengkapan P3K, dan tali. Dalam pertemuan tersebut, seorang peserta bernama Nopal membawa bahan yang kemudian disebut sebagai molotov,” jelasnya.
Selain itu, grup WhatsApp Pasukan Revolusi Jolly Roger juga melakukan penggalangan dana untuk kebutuhan transportasi, pembelian cat semprot, masker, hingga bensin.
Namun, pada tanggal yang sama beredar pesan berantai yang mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti aksi 25 Agustus karena dalang di balik aksi tersebut disebut-sebut adalah kepolisian.
“Menanggapi peringatan tersebut, kelompok yang dilabeli sejumlah aktivis sebagai ‘anarko palsu’ mendorong agar aksi tetap dilaksanakan karena dugaan keterlibatan aparat bukan alasan untuk membatalkan demonstrasi. Di grup percakapan administrator Gejayan Memanggil, Syahdan Husein menyampaikan kekhawatirannya karena merasa dibuntuti dan telepon genggamnya telah dibajak. Hal ini memperkuat kekhawatiran di kalangan aktivis menjelang aksi demonstrasi 25 Agustus,” jelasnya.
“Peringatan potensi demonstrasi dan kerusuhan juga disampaikan sejumlah tokoh. Pendiri Great Institute, Syahganda Nainggolan, mengklaim adanya informasi dari seorang petinggi militer mengenai rencana pergerakan besar pada akhir Agustus 2025. Syahganda mengimbau rekan-rekannya untuk tidak mengikuti demonstrasi 25 Agustus dan seterusnya,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Dicecar Komisi III DPR, MKMK Tegaskan Proses Laporan Adies Kadir Masih Tahap Pendahuluan
-
Ketua MKMK di DPR: Tidak Boleh Ada Satu pun Lembaga yang Mengintervensi Kami
-
Demo Bulan Agustus Disebut Tidak Lahir dari Isu Tunggal, Tapi Akumulasi Ketidakpuasan Masyarakat
-
Targetkan Pulih Sebelum Lebaran 2026, Ini 13 Kesimpulan Rapat Satgas Bencana DPR dan Pemerintah
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
Munculnya Grup WhatsApp KPR-Depok hingga Pasukan Revolusi Jolly Roger Sebelum Aksi Demo Agustus 2025
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
Terkini
-
Hasil Investigasi: KPF Temukan Massa Suruhan di Aksi Penjarahan Rumah Sahroni Hingga Uya Kuya
-
KPK Minta Menag Nasaruddin Umar Klarifikasi Jet Pribadi OSO: Jangan Tunggu Dipanggil
-
Latih Operator Dinsos Cara Reaktivasi BPJS PBI, Kemensos Pastikan Pengajuan Bisa Sehari Selesai
-
Respons Teror ke Ketua BEM UGM, Mensesneg: Kritik Sah Saja, Tapi Kedepankan Adab Ketimuran
-
Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS
-
KPF: Eskalasi Demo Agustus Dipicu Kematian Affan Kurniawan yang Tak Segera Ditangani Polisi
-
Bukan Soal Beda Pendapat, Menkes Ungkap Alasan dr. Piprim Dipecat
-
1,7 Juta KPM Daerah Bencana Sumatra Terima Bansos
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta