Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus politisi PKS Mulyanto menyoroti kinerja pemerintah terkait bentrokan yang terjadi antar pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali beberapa waktu lalu.
Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya bertanggung jawab soal kejadian tersebut dan bisa memberi langkah tegas kepada PT GNI.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," kata Mulyanto, Kamis (19/1/2023).
Selain itu, pemerintahjuga diminta mengusut tuntas masalah tersebut secara objektif. Terlebih, menurut Mulyanto, pemerintah punya alat dan kewenangan untuk menindak perusahaan.
Mulyanto juga menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan imbauan untuk kooperatif saja alih-alih mencarikan solusi atas bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1/2024) lalu itu.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.
Secara terang-terangan, Mulyanto menyebut pemerintah tak punya wibawa di hadapan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja asing tersebut.
"Sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat ‘mengikat’ dan ‘memaksa’ siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku," lanjut Mulyanto.
Ia bahkan menyebut pemerintah pilih kasih dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," jelas Mulyanto.
Untuk diketahui, bentrokan antara pekerja warga negara Indonesia (WNI) dengan pekerja warga negara asing (WNA) asal China terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Bentrokan itu terjadi pada Sabtu (14/1/2023) dan terus bergulir hingga Minggu (15/1/2023) dini hari. Dalam peristiwa itu, sedikitnya tiga orang dikabarkan meninggal dunia.
Selain menelan korban jiwa, akibat bentrokan ini tujuh kendaraan milik PT GNI dilaporkan rusak dibakar. Kemudian 100 mess karyawan juga turut dibakar oleh massa.
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengklaim pihaknya telah melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu dia juga memastikan akan mengusut tuntas pelaku yang terlibat di dalamnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
-
PKS Didesak untuk Segera Deklarasikan Anies, Mardani Berkelit: Kami Ingin Memilih Capres yang...
-
Terbongkar! Koalisi Anies Baswedan Tak Kunjung Deklarasi Diduga Akibat NasDem 'Mbalelo' Sejak Awal
-
Gubernur Sulteng Datangi Kantor Mahfud MD, Laporkan Situasi Kawasan Industri PT GNI Pascabentrok
-
Kemnaker Janji Bakal Hukum PT GNI Jika Langgar Aturan Terkait Ketenagakerjaan
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Kronologi Kecelakaan Bus vs Minibus di Pekanbaru, Tewaskan Bocah Perempuan
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Usai Lebaran, Para Bos Anak Usaha Astra Kompak Mundur
-
Kronologi Pemudik Terjebak di Jalan Sawah Sleman Akibat Google Maps, Antrean Panjang Tak Terhindar
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
Terkini
-
Ceras! Iran Mau Hancurkan Pusat Desalinasi Air Punya Israel, Warga Timur Tengah Bisa Mati Kehausan
-
Jelang Masuk Sekolah Usai Lebaran, KPAI Soroti Risiko Kelelahan hingga Tekanan Mental Anak
-
Analisis: Waktunya Pakai Energi Terbarukan saat Krisis BBM karena Perang Iran
-
Diperiksa Penyidik Usai Kembali ke Rutan KPK, Yaqut: Mohon Maaf Lahir Batin
-
Diduga Kurang Berhati-hati, Minibus Nyemplung di Bundaran HI Usai Tabrak Pembatas Jalan
-
Gubernur DKI Tunggu Keputusan Pusat soal WFH ASN untuk Efisiensi BBM
-
Australia Lumpuh, SPBU Kehabisan BBM Imbas Perang Iran
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim