Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus politisi PKS Mulyanto menyoroti kinerja pemerintah terkait bentrokan yang terjadi antar pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali beberapa waktu lalu.
Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya bertanggung jawab soal kejadian tersebut dan bisa memberi langkah tegas kepada PT GNI.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," kata Mulyanto, Kamis (19/1/2023).
Selain itu, pemerintahjuga diminta mengusut tuntas masalah tersebut secara objektif. Terlebih, menurut Mulyanto, pemerintah punya alat dan kewenangan untuk menindak perusahaan.
Mulyanto juga menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan imbauan untuk kooperatif saja alih-alih mencarikan solusi atas bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1/2024) lalu itu.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.
Secara terang-terangan, Mulyanto menyebut pemerintah tak punya wibawa di hadapan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja asing tersebut.
"Sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat ‘mengikat’ dan ‘memaksa’ siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku," lanjut Mulyanto.
Ia bahkan menyebut pemerintah pilih kasih dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," jelas Mulyanto.
Untuk diketahui, bentrokan antara pekerja warga negara Indonesia (WNI) dengan pekerja warga negara asing (WNA) asal China terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Bentrokan itu terjadi pada Sabtu (14/1/2023) dan terus bergulir hingga Minggu (15/1/2023) dini hari. Dalam peristiwa itu, sedikitnya tiga orang dikabarkan meninggal dunia.
Selain menelan korban jiwa, akibat bentrokan ini tujuh kendaraan milik PT GNI dilaporkan rusak dibakar. Kemudian 100 mess karyawan juga turut dibakar oleh massa.
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengklaim pihaknya telah melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu dia juga memastikan akan mengusut tuntas pelaku yang terlibat di dalamnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
-
PKS Didesak untuk Segera Deklarasikan Anies, Mardani Berkelit: Kami Ingin Memilih Capres yang...
-
Terbongkar! Koalisi Anies Baswedan Tak Kunjung Deklarasi Diduga Akibat NasDem 'Mbalelo' Sejak Awal
-
Gubernur Sulteng Datangi Kantor Mahfud MD, Laporkan Situasi Kawasan Industri PT GNI Pascabentrok
-
Kemnaker Janji Bakal Hukum PT GNI Jika Langgar Aturan Terkait Ketenagakerjaan
Terpopuler
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 6 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaru yang Cocok untuk Bapak-Bapak
- 5 Bedak Tabur Translucent Lokal yang Bikin Makeup Tampak Halus dan Tahan Lama
Pilihan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
Terkini
-
Beijing Kirim Pesan Keras ke Indonesia dan Negara-negara ASEAN soal Laut China Selatan
-
Dinsos Sleman: Asesmen Ketat Menanti Orang Tua yang Ingin Jemput Bayi di Penitipan Ilegal
-
Dorong Produktivitas Masyarakat, Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos
-
Tinjau Polresta Kupang, Wamen PANRB: Respons Cepat Polisi Mampu Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat
-
Asap Kebakaran Kalideres Diduga Mengandung Gas Beracun, Damkar Kerahkan Robot Pemadam
-
Pakai Masker! Udara Jakarta Pagi Ini Masuk Kategori Tidak Sehat, Terburuk Keempat di Dunia
-
Top 20 Kekuatan Militer Dunia Berdasarkan Personel Aktif: Indonesia Nomor Berapa?
-
Muncul 4 Kasus Hantavirus di Jakarta, Dinkes Beberkan Sumber Penularannya
-
Kemendagri Siap Kawal Percepatan Pembangunan PSEL di Daerah
-
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Atasi Kenaikan Harga Komoditas Cabai Merah