Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus politisi PKS Mulyanto menyoroti kinerja pemerintah terkait bentrokan yang terjadi antar pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali beberapa waktu lalu.
Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya bertanggung jawab soal kejadian tersebut dan bisa memberi langkah tegas kepada PT GNI.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," kata Mulyanto, Kamis (19/1/2023).
Selain itu, pemerintahjuga diminta mengusut tuntas masalah tersebut secara objektif. Terlebih, menurut Mulyanto, pemerintah punya alat dan kewenangan untuk menindak perusahaan.
Mulyanto juga menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan imbauan untuk kooperatif saja alih-alih mencarikan solusi atas bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1/2024) lalu itu.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.
Secara terang-terangan, Mulyanto menyebut pemerintah tak punya wibawa di hadapan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja asing tersebut.
"Sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat ‘mengikat’ dan ‘memaksa’ siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku," lanjut Mulyanto.
Ia bahkan menyebut pemerintah pilih kasih dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," jelas Mulyanto.
Untuk diketahui, bentrokan antara pekerja warga negara Indonesia (WNI) dengan pekerja warga negara asing (WNA) asal China terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Bentrokan itu terjadi pada Sabtu (14/1/2023) dan terus bergulir hingga Minggu (15/1/2023) dini hari. Dalam peristiwa itu, sedikitnya tiga orang dikabarkan meninggal dunia.
Selain menelan korban jiwa, akibat bentrokan ini tujuh kendaraan milik PT GNI dilaporkan rusak dibakar. Kemudian 100 mess karyawan juga turut dibakar oleh massa.
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudy Sufahriadi mengklaim pihaknya telah melakukan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu dia juga memastikan akan mengusut tuntas pelaku yang terlibat di dalamnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
-
PKS Didesak untuk Segera Deklarasikan Anies, Mardani Berkelit: Kami Ingin Memilih Capres yang...
-
Terbongkar! Koalisi Anies Baswedan Tak Kunjung Deklarasi Diduga Akibat NasDem 'Mbalelo' Sejak Awal
-
Gubernur Sulteng Datangi Kantor Mahfud MD, Laporkan Situasi Kawasan Industri PT GNI Pascabentrok
-
Kemnaker Janji Bakal Hukum PT GNI Jika Langgar Aturan Terkait Ketenagakerjaan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan