Suara.com - Kematian Selvi Amalia Nuraeni, mahasiswi Cianjur yang tewas ditabrak oleh mobil yang diduga bagian rombongan pejabat di Jalan Raya Bandung-Cianjur, Jumat (20/1/2023) lalu mengingatkan kita akan aturan kendaraan prioritas di jalan yang diatur UU.
Salah satu kendaraan prioritas tersebut adalah konvoi atau iring-iringan dengan pengawalan.
Adapun berdasarkan keterangan kepolisian, Selvi diduga tertabrak lantaran tak berhenti saat berhenti konvoi iringan pejabat.
"Korban meninggal akibat terlindas ban bagian kanan, dari salah satu mobil dari arah berlawanan. Diduga mobil itu secara liar mengikuti iring-iringan, jadi bukan bagian dari rombongan polisi," terang Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan.
Alasan mengapa harus jaga jarak dengan konvoi pejabat
Sony Susmana, Training Director Safety Defensive dalam keterangannya, Sabtu (28/1/2023) mengungkap karakteristik konvoi pejabat di Indonesia yang cenderung agresif.
Menurutnya, mendekati konvoi pejabat adalah hal yang berbahaya dan berisiko tinggi. Sebab umumnya kendaraan di luar konvoi tak mampu menyamakan kecepatan dengan iring-iringan.
Lebih lanjut Sony memaparkan bahwa kendaraan yang masuk di dalam konvoi pejabat sudah memiliki kecepatan dan jarak yang aman dan telah diatur sedemikian rupa sebelumnya.
Jikalau ada kendaraan yang masuk ke dalam konvoi tersebut, maka bukan sebuah kemustahilan jika kendaraan tersebut akan mengenai kendaraan konvoi.
Baca Juga: Mengaku Istri Polisi, Siapa Pemilik Audi A8 yang Ikut Iring-iringan dan Tewaskan Mahasiswi Cianjur?
Sony juga melihat bahwa pengendara di Indonesia cenderung akan mengikuti kendaraan di depannya dan berisiko untuk mengakibatkan tabrakan beruntun depan-belakang.
Apa yang harus dilakukan saat berpapasan dengan konvoi di jalanan
Jika pengendara tidak disarankan untuk mendekati konvoi pejabat, lantas apa yang harus dilakukan saat saling berpapasan?
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) No 22 Tahun 2009 Pasal 134 telah mengatur sedemikian rupa hak pengguna jalan yang harus diprioritaskan. Hal tersebut ditujukan agar mencegah lakalantas atau kecelakaan lalu lintas.
UU tersebut mengatur bahwa selain ambulans dan kendaraan darurat, konvoi dan rombongan pejabat seperti presiden atau pejabat negara yang mendapatkan pengawalan resmi juga harus didahulukan.
Tak hanya soal keselamatan, undang-undang tersebut diperuntukkan agar lalu-lintas dapat terkendali dan lancar sehingga mencegah macet.
Tag
Berita Terkait
-
Mengaku Istri Polisi, Siapa Pemilik Audi A8 yang Ikut Iring-iringan dan Tewaskan Mahasiswi Cianjur?
-
Kejanggalan Kasus Tabrak Lari Selvi Amalia, Pelakunya Supir Audi A8 atau Innova Polisi?
-
Pengemudi Mobil Bantah Tabrak Lari Mahasiswa Cianjur, Netizen: Jangan Bikin Oknum Lagi Pak!
-
Polisi Tetapkan Sopir Truk Kecelakaan Beruntun di Tanah Datar Jadi Tersangka
-
Sopir Audi A8 Bantah Tuduhan Polisi Tabrak Lari Selvi Mahasiswi Unsur Cianjur, Pelaku Sebenarnya Ternyata...
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya