Suara.com - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono menilai langkah reshuffle atau perombakan kabinet tidak akan terlalu mempengaruhi konstelasi perpolitikan di Tanah Air.
"Reshuffle sekarang ini kan hal biasa ya. Ada atau tidak reshuffle, tidak mempengaruhi konstelasi politik," kata Teguh, di Semarang, Minggu (29/1/2023), menanggapi isu perombakan kabinet.
Isu perombakan kabinet belakangan mencuat, terlebih setelah muncul kabar kerenggangan hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Partai NasDem.
Pada pekan lalu, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta meski tidak ada penjelasan mengenai maksud pertemuan tersebut.
Teguh mengatakan perombakan kabinet bisa saja dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat untuk menegaskan posisi politiknya, terutama menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024.
"Apakah itu (reshuffle) akan menentukan kehebohan politik, enggak akan. Hanya semakin menegaskan, misalnya si A mendukung A dari partai A. Itu saja saya kira," kata Wakil Dekan I FISIP Undip tersebut.
Menurut dia, Presiden memang sudah seharusnya menjaga soliditas kabinet yang dipimpinnya dengan berbagai upaya, termasuk merombak kabinet jika memang langkah itu diperlukan.
"Saya kira jelas begitu. Di mana pun presiden itu 'the most ultimate power'. Ketika kemudian ada yang tidak loyal, ada yang memutuskan selesai di tengah jalan, harus ada penegasan dari pemimpin nasionalnya," kata Teguh.
Mengenai isu "reshuffle", Presiden Jokowi juga sudah menanggapinya saat ditanya wartawan, dengan meminta untuk menunggu, termasuk kemungkinan perombakan kabinet dilakukan pada Rabu Pon.
Awalnya, wartawan menyampaikan kepada Jokowi bahwa Rabu pekan depan merupakan Rabu Pon, mengingat weton (penentuan hari di Jawa) itu seringkali dijadikan momentum oleh Jokowi untuk melakukan perombakan kabinetnya.
Wartawan bertanya, apakah Presiden akan melakukan perombakan kabinet pada Rabu Pon itu.
"Masa (pekan depan Rabu Pon)? Rabu Pon, benar? Ya nanti tunggu saja," jawab Jokowi usai menghadiri acara "Kick-Off" Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu. (Antara)
Berita Terkait
-
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Naik 5,3 Persen, Jokowi Klaim Indonesia Unggul Dibandingkan Negara-negara G20
-
Jokowi Butuh Semadi 3 Hari Sebelum Putuskan Lockdown, Dokter Tifa: Lalu Bapak Diberi Petunjuk Siapa, Tuhan atau Roro Kidul?
-
Indonesia Sah Terima Mandat Jadi Ketua ASEAN 2023, Apa Saja Tugasnya?
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
-
Penipuan Pencairan Dana Hibah SAL, BSI: Itu Hoaks
-
9 Mobil Bekas Paling Lega dan Nyaman untuk Mengantar dan Jemput Anak Sekolah
-
Belum Sebulan Diluncurkan, Penjualan Toyota Veloz Hybrid Tembus 700 Unit
Terkini
-
Pasang Badan Lindungi Warga dari Runtuhan Kaca, Kapolsek Kemayoran Dilarikan ke Meja Operasi
-
Ribuan Aparat Gabungan Amankan Aksi Buruh Gebrak di Jakarta Peringati Hari HAM Sedunia
-
Moncong Truk Trailer Ringsek 'Cium' Separator Busway Daan Mogot, Jalur TransJakarta Sempat Tertutup
-
Pura-pura Bayar Utang, Pemuda di Karawang Tega Tusuk Pasutri Lalu Sembunyi di Plafon
-
Kemenpar Klarifikasi Isu Larang Airbnb, Ini Fakta Terkait Penataan OTA di Bali
-
Dukcapil Bantu Warga Terdampak Banjir di Sumatera untuk Segera Dapatkan Layanan Adminduk
-
Digitalisasi Adminduk Selamatkan Triliunan Dana Bansos, Mendagri: Dukcapil Harus Lebih Agresif!
-
Jadi Saksi Kasus Suap RSUD, Bupati Kolaka Timur Dipindahkan KPK ke Rutan Kendari
-
Gus Ipul Dukung Langkah Tegas Gubernur Aceh Larang Jual Mahal Sembako Pasca-Bencana
-
PBNU Memanas: Yahya Cholil Staquf Tegaskan Pleno Penetapan Pj Ketua Umum Tidak Sah