Pimpinan DPR: Desakan Copot Kepala BRIN Harus Disikapi Dengan Evaluasi

Mulyanto sendiri mengaku heran dengan BRIN. Sebab sejak awal pembentukan hingga sekarang proses transisional belum selesai baik dari aspek sdm, organisasi kelembagaan, anggaran.

Ia berpandangan kapasitas impelementasi program BRIN sangat lemah dan tidak implementatif sehingga muncul beberapa kasus terkait dengan BRIN.

Mulyanto mencatat sejumlah kejadian menghebohkan masyarakat karena koordinasi di BRIN yang tidak bagus.

Salah satu kejadian dari BRIN yang kemudian menjadi heboh ialah saat seorang peneliti BRIN memprediksi tentang adanya badai besar. Prediksi yang kemudian diungkap ke publik itu tanpa didasarkan adanya koordinasi dan validasi data sehingga mengakibatkan kepanikan di masyarakat.

"Apa kewenangannya? Walaupun saya tahu BRIN melakukan study early warning system dengan bantuan Jerman. Data-data itu kuat. Tapi yang berhak menyampaikan ke publik itu BMKG," kata Mulyanto.

Belakangan, Mulyanto menyoroti kembali kejadian kurang baik yang terkait dengan BRIN.

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," kata Mulyanto.

Dengan sederet masalah tersebut, Mulyanto menilai wajar apabila BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN. Kemudian kata dia, Ombudsman yang menemukan berbagai persoalan terkait SDM, dan masih banyak masalah lainnya.

"Jadi cita-cita ingin mengkonsolodasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan," kata Mulyanto.

Baca Juga: Sederet Alasan DPR Desak Jokowi Copot Kepala BRIN, Singgung Peneliti 'Latah' Prediksi Badai Besar

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur," sambung Mulyanto.