Suara.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi meminta urusan pencapresan tidak melulu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan ia meminta agar tidak ada yang menyenggol Jokowi ketika ada partai politik atau parpol yang membatalkan dukungannya terhadap salah satu tokoh.
"Jadi jika ada parpol yang mau mencalonkan sosok tertentu jangan dikaitkan dengan sikap Presiden. Begitu pula jika ada parpol yang ingin membatalkan atau mengubah calonnya, jangan dikait-kaitkan dengan Presiden," kata Budi Arie melalui keterangannya, Rabu (1/2/2023).
Budi Arie lantas mendukung sikap Jokowi yang tidak mau dikait-kaitkan dengan urusan pencapresan. Sikap itu sempat ditunjukan Jokowi ketika menjawab isu dirinya komplain kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh karena tidak memberitahu soal deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau bacapres 2024.
Menurut Budi, tidak etis seorang Jokowi ikut campur dalam urusan pencapresan di tubuh setiap parpol.
"Presiden ya harus netral dong. Mosok presiden dukung mendukung calon tertentu. Ya nggak etislah," ucapnya.
Ngaku Tak Komplain
Jokowi tak mengakui sempat komplain ke Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh karena tak memberi tahu sebelum deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) di Pilpres 2024.
Ia tidak merasa memiliki wewenang untuk mengurusi dapur partai politik.
Jokowi mengatakan kalau itu merupakan urusan Koalisi Perubahan yang tergabung dari NasDem, Demokrat dan PKS.
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Turun Tangan Langsung Putuskan Ferdy Sambo Dihukum Mati, Benarkah?
"Itu urusannya partai. urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai," kata Jokowi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Kepala Negara lantas merasa tidak memiliki urusan terkait hal tersebut. Ia juga meminta agar tidak selaku menghubung-hubungkan Istana dengan isu yang beredar di luarnya.
"Apa urusannya presiden?," tanya Jokowi.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjannya banyak," tambahnya.
Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto mengungkap kalau Jokowi komplain ke Surya Paloh karena mendeklarasikan Anies. Jokowi bertanya kepada Surya Paloh kenapa tidak memberitahukan kepada dirinya terlebih dahulu.
Komplain itu disampaikan Jokowi ketika mengundang Surya Paloh ke Istana Kepresidenan Jakarta beberapa hari yang lalu.
"Iya pak Jokowi komplain kenapa kita deklarasikan Anies Baswedan tanpa komunikasi sebelumnya," kata Sugeng.
Berita Terkait
-
Kaesang Pangarep Menuju Panggung Politik, Dulu Nolak Gegara Gaji Kecil Tapi Kini Tertarik
-
Isu Reshuffle pada Rabu Pon, Jokowi: Sore Saya...
-
Kalau Jokowi Serius, Luhut dan Moeldoko Dipecat Dulu, Kata Pakar
-
CEK FAKTA: Keputusan Jokowi Final! Ferdy Sambo Segera Ditembak Mati, Benarkah?
-
Lagi-lagi Ditodong Soal Reshuffle, Jokowi: Masa Saya Ulangi Lagi, Ini Rabu Pon
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra