Suara.com - Sebuah video yang viral beberapa waktu lalu saat seorang pegawai pabrik PT. SAI Apparel Industries yang berdebat dengan atasannya yang merupakan tenaga kerja asing (TKA) kini menjadi perhatian publik. Dalam video tersebut, tampak sang pegawai mengambil video saat dirinya sedang memprotes atasannya karena diduga tidak membayar uang lembur. Hal ini pun viral dan mendapat respons dari Kementerian Tenaga Kerja untuk diproses.
Perhitungan uang lembur di banyak perusahaan Indonesia masih banyak menemui permasalahan karena beberapa perusahaan tidak transparan dan tidak mengikuti peraturan pemerintah terkait pembayaran uang lembar.
Lalu, apa sebenarnya peraturan yang mengatur dan menghitung soal uang lembur ini? Simak inilah selengkapnya.
Peraturan soal pembayaran dan perhitungan uang lembur ini sudah diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerta Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Besaran uang lembur yang diterima karyawan per jamnya dihitung menggunakan rumus 1/173 x upah satu bulan (gaji pokok + tunjangan tetap) . Aturan perhitungan lembur ini terdapat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 pasal 78 ayat 2 dan 4 serta Undang-undang Cipta Kerja pasal 31.
Adapun beberapa peraturan yang mengatur soal uang lembur adalah sebagai berikut :
- Pekerja yang memiliki waktu kerja normal yaitu 5 hari kerja dalam seminggu, maka uang lembur dihitung dengan mengalikan 2 kali dari upah normal per jam untuk 8 jam pertama, 3 kali upah satu jam untuk jam ke 9, dan 4 kali upah per jam pada jam ke 10 dan seterusnya.
- Pekerja yang memiliki waktu kerja normal 6 hari kerja dalam seminggu, maka uang lembur dihitung 2 kali upah satu jam di 7 jam pertama, 3 kali upah per jam untuk jam ke-8, dan 4 kali upah satu jam untuk jam ke 9 dan jam berikutnya.
- Perhitungan lain dalam uang lembur dilakukan ketika pekerja diberikan waktu bekerja pada hari libur nasional yang jatuh di hari kerja terpendek (misalnya hari Jumat), maka pekerja yang lembur akan mendapatkan 2 kali upah per jam di 5 jam pertama, 3 kali upah satu jam pada jam ke 6, dan 4 kali upah per jam untuk lembur jam ke 7 maupun setelahnya.
Peraturan ini pun seharusnya dapat dipatuhi oleh berbagai perusahaan karena sudah diatur di dalam UU. Tak hanya itu, uang lembur ini juga ikut diperhitungkan dalam Pajak Penghasilan Pph 21 dengan perhitungan tertentu.
Kemnaker pun kini sudah mulai kembali untuk menerima keluhan atau saran dari para pekerja di Indonesia apabila ada indikasi kecurangan dalam pembayaran uang lembur di berbagai perusahaan.
Kontributor : Dea Nabila
Tag
Berita Terkait
-
Viral Driver Ojol Tonjok Karyawan Restoran di Lippo Mall Puri Bikin Warganet Murka, Gojek: Sudah Putus Mitra
-
Dikasih Rp500 Ribu untuk Ongkos Raffi Ahmad Sampai Girang, Ekspresi Desta Jadi Sorotan: Ini Orang Baik Banget!
-
Parah! PT SAI Apparel Industries Terbukti Tak Bayar Lemburan Karyawan
-
Uang Pensiun Dipotong Tanpa Izin, Ratusan Mantan Karyawan PT Pusri Lapor Polisi
-
Sempat Diprotes Mantan Karyawan, Kini Dokter Richard Lee Meragukan Kekayaan Fantastis Jhon Lbf: Nggak Masuk Akal Buat Saya!
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Oleh-oleh Suara.com dari Swiss: Hidup Tenang Tanpa Klakson, Begini Rasanya Slow Living di Zurich
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir
-
Pelanggaran Disiplin ASN, Kementan: Penanganan Indah Megahwati Mengacu pada Peraturan yang Berlaku
-
Sesar Opak Picu Gempa M 4,5 di Bantul, BMKG Catat Puluhan Gempa Susulan
-
Sidang Paripurna, DPR Sepakat Polri Berada di Bawah Presiden