Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro telah direkomendasikan Ketua KPK, Firli Bahuri, untuk kembali ke institusi asal mereka di Mabes Polri.
Dikabarkan sejumlah perkara korupsi pernah ditangani keduanya selama bertugas di lembaga antirasuah hampir tiga tahun terakhir.
Kasus yang Ditangani Karyoto
Melansir dari berbagai sumber, beberapa kasus korupsi menonjol diungkap oleh Karyoto bersama penyidik di bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Salah satunya yaitu kasus korupsi pengadaan pupuk hayati yang menjerat mantan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan di gedung KPK pada bulan Mei 2022, Karyoto sebagai Deputi Penindakan KPK menjelaskan konstruksi perkara.
Kasus ini berawal pada tahun 2012, Hasanuddin Ibrahim memiliki peran aktif dalam memenangkan PT Hidayah Nur Wahana (NWH) menjadi distributor.
Karyoto menjelaskan akibat perbuatan dari Hasanuddin, negara mengalami kerugian sebesar Rp 12,9 miliar dari nilai proyek yang semula Rp 18,6 miliar. Karyoto juga turut menangani kasus korupsi suap perizinan pertambangan yang dilakukan oleh mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming.
Diketahui pada saat itu, Karyoto pernah menegaskan soal tudingan kriminalisasi yang sempat dikeluarkan oleh Maming usai ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Karyoto, KPK tidak akan mungkin bisa menetapkan status seseorang apabila tidak memiliki alat bukti yang cukup.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan tidak ada intervensi atau kekuatan lain dalam perkara Mardani Maming tersebut.
Disebutkan bahwa Mardani Maming sendiri saat ini telah dijatuhi vonis oleh hakim. Mardani Maming divonis hukuman 10 tahun penjara, serta harus membayar biaya pengganti hingga 108 miliar.
Rekam jejak kasus korupsi yang pernah ditangani oleh Karyoto selama berada di lembaga anti-rasuah lainnya adalah kasus suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe.
Karyoto menjelaskan dugaan korupsi Rp 1 miliar yang dilakukan oleh Lukas Enembe baru dugaan awal dan akan dikembangkan. Ia mengatakan bahwa penyidik masih terus melakukan penelusuran dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Lukas Enembe. Ia mengatakan banyak pengembangan yang telah dilakukan oleh pihaknya.
Diketahui, saat ini Lukas Enembe telah ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2023. Lukas saat ini telah menjalani penahanan di Rutan KPK.
Kasus yang Ditangani Brigjen Endar
Seperti diketahui bahwa Endar Priantoro merupakan anggota Polri dengan pangkat Brigjen. Ia bertugas sebagai Direktur Penyelidikan KPK sejak bulan April 2020.
Beberapa kasus-kasus mencolok yang ditangani KPK selama Endar menjabat antara lain yaitu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, OTT terhadap Edhy Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, OTT terhadap Pejabat Kementerian Sosial yang berujung mantan Mensos Juliari Batubara menjadi tersangka.
Ada juga OTT terhadap Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati, hingga Rektor Universitas Lampung Karomani. Penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E juga dilakukan pada saat Endar menjabat sebagai Direktur Penyelidikan.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
Berita Terkait
-
Jelang Sidang Vonis Ferdy Sambo: Keamanan Super Ketat, Mahfud MD Wanti-wanti
-
Kebal Hukum, Nikita Mirzani Pede Dirinya Bakal Lolos Dari Penjara Polisi: Tengku Zanzabella Nggak Habis Pikir!
-
Nikita Mirzani Lecehkan Polisi? Tengku Zanzabella Berikan Tanggapan Begini!
-
Motif Riko Arizki, Anak Polisi Pembunuh Sadis Eliza Siti Mulyani dengan Kloset di Pandeglang Tak Rela Diputuskan Cintanya oleh sang Pacar
-
Sudirman Said: Banyak Upaya Penjegalan Agar Anies Baswedan Tak Maju Pilpres 2024
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu