Suara.com - Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kekinian telah terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan yakni adanya diskriminasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan keadilan.
Hal itu disampaikan Gatot dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-1 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).
Awalnya, Gatot mengatakan, rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Menurutnya, kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat.
Ia pun berharap jika Partai Ummat berkuasa nanti, bisa menerapkan kekuasaan yang moralitas. Sebab, kekinian ada hal yang mengkhawatirkan yakni telah terjadi diskriminasi, terlebih pemerintah juga dinilainya gagal memberikan keadilan.
"Saya mengharapkan Partai Ummat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Kenapa langka? Ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan terjadi diskriminasi dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan," kata Gatot.
Ia kemudian memaparkan indikasi terkait kekhawatiran yang disampaikannya tersebut. Dimana ia mengungkapkan, soal orang yang memiliki lahan tanah.
"Indikasinya ada org yang mempunyai 5,7 hektar tapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai satu petak saja," tuturnya.
"Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan, di Jakarta nilainya 90 lebih tapi di Papua paling hanya satu atau dua nilainya. Sangat jauh sekali perbedaannya," sambungnya.
Belum lagi, kata dia, jika berbicara soal kekayaan, dmana banyak sekali perbedaan. Hal itu menurutnya, bisa membuat negara bubar.
Baca Juga: Tatapan Penuh Yakin, Amien Rais Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden 2024 di Rakernas Partai Ummat
"Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, salah satu hal yang membuat hal tersebut terjadi, kata Gatot, yakni karena dilatarbelakangi pendidikan yang masih kurang bermutu. Menurutnya, wajar jika kekinian Tenaga Kerja Asing atau TKA banyak dipakai.
"Tidak bisa bersaing, maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa lihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesi yang paling rendah, dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Amien Rais Curhat Dicuekin Prabowo, Lebih Pilih Nonton Konser Dewa 19 Ketimbang Ketemu 10 Menit
-
Amien Rais Ngaku Dicueki Prabowo Saat Undang ke Rakernas: Please I Want to See Prabowo For 10 Minutes
-
Minta Partai Ummat Jadi Partai Basis Identitas, Rocky Gerung Ngaku Siap Ikut Berkampanye Meski Non-Muslim
-
Resmi! Amien Rais Nyatakan Partai Ummat Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
-
Lantangnya Menantu Amien Rais Terang-terangan Sebut Partai Ummat Adalah Politik Identitas
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting
-
Lindungi Ojol, Youtuber hingga Freelancer, Legislator PKB Ini Usul Pembentukan RUU Pekerja GIG
-
Eks Danjen Kopassus Soenarko Santai Hadapi Wacana Abolisi: Kasus Makar Saya Cuma Rekayasa dan Fitnah
-
Pemerintah Bakal Kirim 500 Ribu TKI ke Luar Negeri Tahun Depan, Ini Syarat dan Sumber Rekrutmennya
-
5 Fakta Panas Kasus Ijazah Palsu Wagub Babel: Kampus Ditutup, Diperiksa 5 Jam Penuh