Suara.com - Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa kekinian telah terjadi hal yang sangat mengkhawatirkan yakni adanya diskriminasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah telah gagal memberikan keadilan.
Hal itu disampaikan Gatot dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-1 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).
Awalnya, Gatot mengatakan, rakyat tanpa terkecuali mendambakan kekuasaan yang moralitas dan keadilan sosial. Menurutnya, kekuasaan yang moralitas adalah kekuasaan yang seluruhnya dikerahkan hanya untuk rakyat.
Ia pun berharap jika Partai Ummat berkuasa nanti, bisa menerapkan kekuasaan yang moralitas. Sebab, kekinian ada hal yang mengkhawatirkan yakni telah terjadi diskriminasi, terlebih pemerintah juga dinilainya gagal memberikan keadilan.
"Saya mengharapkan Partai Ummat seperti itu. Karena itu sekarang yang langka. Kenapa langka? Ada satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan sangat menyedihkan terjadi diskriminasi dan pemerintah telah gagal memberikan keadilan," kata Gatot.
Ia kemudian memaparkan indikasi terkait kekhawatiran yang disampaikannya tersebut. Dimana ia mengungkapkan, soal orang yang memiliki lahan tanah.
"Indikasinya ada org yang mempunyai 5,7 hektar tapi di Jakarta, Bandung, Surabaya, beberapa kota ratusan penggusuran tanah yang hanya mempunyai satu petak saja," tuturnya.
"Contohnya Papua, untuk sanitasi kebersihan, di Jakarta nilainya 90 lebih tapi di Papua paling hanya satu atau dua nilainya. Sangat jauh sekali perbedaannya," sambungnya.
Belum lagi, kata dia, jika berbicara soal kekayaan, dmana banyak sekali perbedaan. Hal itu menurutnya, bisa membuat negara bubar.
Baca Juga: Tatapan Penuh Yakin, Amien Rais Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden 2024 di Rakernas Partai Ummat
"Inilah yang membuat kita retak dan bisa bubar bangsa ini. Karena di Indonesia ada yang menikmati surganya Indonesia, tapi lebih banyak yang menikmati nerakanya Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, salah satu hal yang membuat hal tersebut terjadi, kata Gatot, yakni karena dilatarbelakangi pendidikan yang masih kurang bermutu. Menurutnya, wajar jika kekinian Tenaga Kerja Asing atau TKA banyak dipakai.
"Tidak bisa bersaing, maka wajar kalau TKA banyak masuk ke sini. Kita bisa lihat bahwa karena pendidikannya tidak bermutu, mereka akhirnya berusaha di sektor informal pun pada jabatan profesi yang paling rendah, dengan gaji paling kecil yang hanya bisa bertahan untuk hidup agar tidak mati," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Amien Rais Curhat Dicuekin Prabowo, Lebih Pilih Nonton Konser Dewa 19 Ketimbang Ketemu 10 Menit
-
Amien Rais Ngaku Dicueki Prabowo Saat Undang ke Rakernas: Please I Want to See Prabowo For 10 Minutes
-
Minta Partai Ummat Jadi Partai Basis Identitas, Rocky Gerung Ngaku Siap Ikut Berkampanye Meski Non-Muslim
-
Resmi! Amien Rais Nyatakan Partai Ummat Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
-
Lantangnya Menantu Amien Rais Terang-terangan Sebut Partai Ummat Adalah Politik Identitas
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Pramono Anung Borong Bandeng Raksasa 14 Kilogram di Rawa Belong
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 44 Sertifikat SHM
-
Pengacara Sebut Tuntutan Kerry Riza Cs Alarm Bahaya untuk Direksi BUMN dan Anak Muda?
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada