Suara.com - Kabar keretakan internal pimpinan Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) soal pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Keretakan hubungan antara mereka memicu Dewan Pengawas (Dewas) KPK memangil lima pimpinan lembaga antikorupsi, termasuk Ghufron.
"Dewas sebagaimana disampaikan Pak (Ketua Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean, memang kemudian memanggil kami, baik personel maupun kami berlima," kata Ghufron ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/2023).
Dalam pertemuan itu, Ghufron menyebut Dewas KPK berhadap agar para pimpinan meningkat kebersamaannya.
"Itu harapannya agar kolegalitas pimpinan ditingkatkan supaya ada perbaikan perbaikan," kata Ghufron.
Ghufron tak menampik, pemanggilan terhadap lima pimpinan berkaitan dengan keretakan para pimpinan soal penanganan kasus Formula E.
"Tentu temen-temen media dan masyarakat akan memahami, latar belakangnya tidak perlu saya ulangi (soal Formula E)," kata Ghufron.
"Tapi Dewas KPK sudah merembukan dengan kita semua berlima. Dan kita secara guyub telah menerima masukan-masukannya. Dan itu tentu menjadi positif bagi pimpinan untuk meningkatkan, salah satunya agar outbound," sambungnya.
Sebelumnya dikabarkan, hubungan antara para pimpinan lembaga antikorupsi, termasuk Firli Bahuri retak. Hal itu disebut-sebut karena pemaksaan pengusutan kasus Formula E.
Baca Juga: Sebut Fitroh Balik ke Kejagung Bukan Mundur, Ketua KPK Bantah Gegara Kasus Formula E
Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW sempat menyebut tiga pimpinan KPK diduga mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memaksakan ekspos kasus Formula E.
"Ada indikasi kebohongan yang secara sengaja ditebar dan disebarkan bahwa kehadiran tiga pimpinan KPK atas undangan BPK, tetapi informasi lain menyatakan, pimpinan KPK sengaja datang ke BPK paska dilakukan ekspose kasus Formula E di internal KPK," tulis BW lewat keterangannya pada Jumat 27 Januari 2023 lalu.
"Mereka ingin meyakinkan, untuk tidak menyebutnya sebagai memaksa, agar BPK mengeluarkan audit atau penghitungan kerugian negera, dengan membawa lengkap internal KPK, mulai dari Deputi, Direktur hingga Satgas Penyelidikan," sambungnya.
BW menyebut saat melakukan ekspose di BPK, terjadi selisih pendapat yang berujung ketegangan di internal petinggi KPK.
"Diduga disertai dengan saling berbantahan dengan Pimpinan KPK, di Forum Pertemuan BPK, dimana Satgas Penyelidikan bersikeras atas 7 kali hasil ekspose yang menyimpulkan belum adanya cukup bukti untuk menaikkan kasus Formula E ketahap penyidikan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara